oleh

Adanya Penyimpangan Dana Kunker DPRD Subang, Kejari Periksa Pejabat Subang

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang,Prov.Jawa Barat, belum lama ini memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Subang, terkait dugaan penyimpangan dana kunjungan kerja (Kunker) 2016-2019 DPRD Kabupaten Subang.

Pantauan awak media , beberapa orang dari DPRD Subang seperti Bendahara, Bagian Risalah dan PPK DPRD Subag, terlihat mendatangi Kejari Subang.

Sebelumnya, Kejari melakukan pemeriksaan di DPRD Subang dan membawa 36 bundel berkas untuk diperiksa Pidsus.

Pemeriksaan yang dilakukan sekitar 5 jam lamanya, terhadap pejabat DPRD Subang. Pidsus Kejari Subang juga melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Subang H.Aminudin yang sebelumnya menjabat Sekwan terkait dana Kunker DPRD Subang.

Kasi Pidsus Kejari Subang Faisal Akbar, SH membenarkan, pihaknya memanggil sejumlah pejabat Pemkab Subang untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan dana Kunker anggota DPRD Subang, diantaranya, Sekda Subang, Bendahara DPRD, bagian Risalah DPRD dan PPK DPRD Subang. Pemeriksaan tersebut dilakukan dikarenakan adanya dugaan penyelewengan dana Kunker pada tahun 2016-2019, seperti perjalanan Dinas, uang harian dan juga surat pertanggungjawaban.

“Termasuk Sekda Subang yang kapasitasnya dulu adalah Sekwan DPRD Subang,” ujarnya.

Dijelaskan Faisal, pihaknya melakukan penyelidikan sesuai laporan dari masyarakat. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan dan meminta berkas-berkas penunjang mengenai kunker, dalam surat perjaanan dinas tersebut. “Kita minta juga berkas penunjangnya, dalam bahan penyelidikan kita,” katanya.

Sekertaris DPRD Subang Ujang Sutrisna kepada awak media mengatakan, pihaknya melakukan kerjasama pendampingan dengan Kejari Subang untuk penagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap anggota DPRD Subang pada sekitar bulan Agustus 2019.

Hal tersebut, dikarenakan adanya hasil audit BPK RI. LHKP BPK menyebutkan, ada temuan yang harus dikembalikan oleh anggota DPRD Subang sebanyak 50 orang, yang bertugas sejak tahun 2016. “Kita sebelumya sudah berkordinasi dan bekerjasama dengan Kejari Subang untuk melakukan penagihan terhadap anggota DPRD Subang, yang bertugas pada tahun 2016, sebab ada temuan dari hasil audit BPK,” ujarnya.

Dijelaskan Ujang, pada bulan Juli 2019 dirinya mulai menjabat sebagai Plt Sekwan DPRD Subang, kemudian meminta informasi ke bagian keuangan DPRD Subang, hal ini terkait adanya temuan BPK tersebut. Ternyata hingga Juli 2019 itu sejumlah anggota DPRD Subang sudah ada yang mengembalikan TGR sejak dulu.

Pada bulan Juli 2019 masih tersisa Rp 1,5 miliar lagi. “Ketika mulai menjabat menjadi Plt. Sekwan , saya melihat data di bagian keuangan ada Rp 1,5 miliar lagi TGR yang harus dikembalikan oleh anggota DPRD Subang. Artinya, mereka sudah ada yang mengembalikan TGR nya. Kalau tidak salah, temuan BPK tersebut mencapai Rp2 miliar lebih TGR yang harus dikembalikan,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 sudah ditetapkan. Ujang mengambil inisiatif berkordinasi dengan beberapa anggota DPRD yang lama, agar segera membayarkan TGR, bahkan ada anggota DPRD yang sudah lunas waktu itu.

Tercatat ada 14 anggota DPRD lagi yang belum lunas membayar TGR nya. “Ada yang sudah melunasinya, namun ada juga 14 orang anggota DPRD lagi yang belum mengembalikan hingga sampai saat ini,” ungkapnya.

Dijelaskan Ujang, hingga saat ini ( September 2019-Red) TGR yang belum dibayarkan mencapai Rp 170 jutaan. Terhadap Anggota DPRD Subang yang belum membayar, Ujang mengimbau agar sesegera mungkin membayarkan TGR. Ujang bersama tim, secara konsisten melaksanakan tertib administrasi untuk periode 2019-2024. Pihaknya akan menerapkan pembayaran non tunai, sehingga segala sesuatu kegiatan di DPRD Subang akan menerapkan sistem E- money. “Untuk periode 2019- 2024 ini, saya akan terapkan tertib administrasi, sehingga nantinya dalam segala kegiatan apapun di DPRD akan menerapkan pembayaran non tunai,” tegasnya.

Sementara itu, ketua DPRD Subang Narca Sukanda mengatakan, sehubungan dengan adanya temuan BPK RI terkait SPPD DPRD Subang pada tahun 2016, 2017 dan 2018, saat itu Sekwannya dijabat H.Aminudin kini menjabat Sekda Subang kedapatan sejumlah anggota DPRD yang waktu itu menjabat harus mengembalikan TGR.

Anggota DPRD yang mengembalikan TGR ada yang menyetorkan secara bertahap mulai dari Rp.2-3 juta perbulannya. “Ketika anggota DPRD tersebut tidak terpilih lagi, ada menyisakan TGR dan sampai saat ini belum lunas,” katanya.

Narca mengimbau kepada para anggota DPRD Subang yang baru agar lebih memahami tentang anggaran. Jangan sampai Sekwan sebagai pengguna anggaran menyalahi aturan Perbup dan lainnya. “Jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” tegasnya.

Menurut Narca, anggota DPRD Subang ketika melakukan kegiatan, semuanya dilayani Sekwan DPRD. Anggota DPRD Subang hanya menandatangani saja hal-hal seperti surat Perjalanan dinas dan lainya.

“Kalau kegiatan seperti kunjungan kerja, perjalanan dinas dan lainnya kita kan dilayani Sekwan DPRD Subang. Kita hanya menandatangani saja. Saya berharap, kejadian ini tidak terulang lagi. Saya mengimbau kepada para anggota DPRD yang baru juga agar memahami tentang anggaran yang ada,” tandasnya.

(Abdulah)

Komentar