InilahOnline.com (Kota Bogor) – Wali Kota Bogor Bima Arya berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengatasi berbagai persoalan. Sebab dirinya percaya persoalan seperti tawuran, pergaulan bebas, kriminalitas dan lainnya bentengnya ada di rumah atau keluarga. Sehingga jika ulama bisa sinergi dengan Pemkot Bogor membuat program keumatan, persoalan tersebut bisa dikikis.
Hal tersebut dikatakan Bima saat menghadiri Rapat Kerja (raker) MUI Kota Bogor di Aula Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), jalan Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (26/10/2017). “Saya ingin Kota Bogor harus jadi benteng utama mencegah radikalisme, terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan menjaga kebersamaan,” kata Bima.
Ketua Panitia Raker MUI Kota Bogor Hasbullah mengatakan, raker MUI Kota Bogor ini diikuti 300 peserta mulai dari Dewan Pertimbangan, Pengurus MUI Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Raker tersebut sedikitnya akan membahas tiga hal, mulai dari revitalisasi organisasi MUI, membuat program kerja MUI hingga memberikan rekomendasi para ulama.
Hasbullah menyebut, Komisi I akan membahas tentang tata kerja organisasi MUI yang akan merevitalisasi peran MUI dari Tingkat Kota sampai ke tingkat kelurahan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki rujukan keulamaan yang jelas dan terorganisir melalui MUI.
Sementara itu, kata Hasbulloh, Komisi II membahas kaitan dengan program kerja. Banyak program kerja unggulan dari masing-masing komisi. Sebut saja program kader ulama dan akan melakukan penyesuaian pola dakwah ulama dengan kondisi Bogor. “Bogor kan sedang mengarah ke Smart City, maka pola dakwah ulamanya akan dikembangkan dengan metode smart dakwah artinya dakwah sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Bogor,” ujar Hasbullah yang juga menjabat Sekretaris Komisi Dakwah MUI Kota Bogor.
Ia menuturkan, program lainnya, yakni mengembangkan ekonomi Islam melalui pelatihan ulama untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau OJK. Sebab, saat ini kelembagaan keuangan Islam sedang mengalami krisis DPS. Ditambah kedepan koperasi-koperasi syariah yang menjadi anggota bank syariah harus memiliki DPS. “Ini menjadi kesempatan untuk mengembangan ekonomi Islam apalagi hampir bank syariah memiliki cabang di Kota Bogor dan koperasi syariahnya cukup aktif,” terangnya.
Dia menambahkan, Komisi III membahas terkait rekomendasi keumatan berdasarkan fakta di tahun 2018 yang merupakan tahun politik. Para ulama akan memberikan rekomendasi keumatan agar jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat perpecahan di kalangan umat, sebaliknya harus mendewasakan masyarakat dalam pilihan politik. “Peran ulama dalam kerukunan umat beragama ini juga penting karena dengan ulama memberikan pengayoman dan membimbing umat mudah-mudahan tidak akan terjadi konflik horizontal yang mengarah pada perpecahan umat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Bogor Mustafa Abdullah bin Nuh mengatakan, sesuai dengan tema Raker yakni pemberdayaan umat, maka umat harus menyadari marwah keislamannya dan bangga sebagai Islam. Serta saling bekerja sama melupakan perbedaan sebaliknya saling bahu membahu mewujudkan kondusifitas kota ini. “Hal ini akan terwujud dengan saling bergandengan bersama pemimpin, saatnya menghilangkan perbedaan, seberat apapun fitnah dan cobaan yang dihadapi umat ini kita akan mendapat predikat umat terbaik,” katanya. (M. Iqbal)
Komentar