InilahOnline.com (Kota Bogor) – Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I Pemprov Jawa Barat (Jabar) Kota Bogor, mengadakan diskusi dengan topik pembahasan di area perubahan BKPP wilayah 1, perubahan tersebut dalam rangka melakukan satu Inovasi percepatan pembangunan wilayah dengan melibatkan seluruh stakeholder.
Menghimpun dari berbagai temuan dan gagasan ilmiah dan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam perumusan kegiatan pembangunan di wilayah 1.
Dikatakan Kepala BKPP Wilayah 1 Teguh Khasbudi, kami disini membahas dan akan melakukan satu brainstorming lebih kepada diskusi pembahasan topik. Pembahasan di area perubahan BKPP wilayah 1. Perubahan ini dalam rangka melakukan satu Inovasi dan di BKPP tentang percepatan pembangunan wilayah satu topik pembahasan yang kita diskusikan tadi, yaitu bagaimana melakukan peningkatan kerjasama multi stakeholder dalam perencanaan pembangunan kewilayahan,” ujarnya. Jalan IR. Haji Djuanda No. 4, Bogor Tengah, Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Rabu (20/9/17).
“Dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah kita perlu keterlibatan dari berbagai stick holder yang efektif dan efisien untuk mendapatkan dilakukannya melalui peningkatan seperti skema pra musrembang. Pembangunan musrenbang sendiri ini kita mengakomodasi atau menghimpun dari berbagai temuan dan gagasan ilmiah dan sebagai bahan pertimbangan serta rekomendasi kebijakan dalam perumusan kegiatan pembangunan di wilayah satu,” paparnya.
“Karena desain kegiatan musrembang ini akan melibatkan para stakeholder baik dalam kapasitas menguraikan permasalahan pembangunan ataupun dalam bentuk Gagasan dan aksi inovatif Kami menyebutnya dengan rak musrembang partisipatif kewilayahan khususnya berkordinasi di wilayah 1 yang meliputi wilayah Depok, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi hingga Cianjur, dan Kabupaten Cianjur. Dengan itu tentunya perlu dukungan,” tambahnya.
Teguh melanjutkan, sejauh ini pelaksanaan pra musrenbang yang akan dilakukan dengan skema satu, masih memiliki kelemahan terutama dalam mengakomodasi isu-isu strategis di lapangan tentunya di kapasitas pembangunan.
Dengan keterlibatan berbagai stick holder khususnya di kabupaten kota dan akademisi serta para komunitas atau aktivis pihaknya akan mendiskusikan hal itu.
“Seperti Tupoksi kami disini mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan di wilayah kerja yang meliputi, “pungkasnya. (Nicko)
Komentar