INILAHONLINE.COM, SENTANI-PAPUA
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah menyiapkan tim khusus untuk memburu pelaku-pelaku kerusuhan di Papua-Papua Barat beberapa waktu lalu. Tito menegaskan tak ada ruang bagi pelaku-pelaku yang ingin membuat rusuh di tanah Papua.
“Untuk pihak-pihak tertentu yang inginnya rusuh kami juga punya tim khusus, dari Mabes Polri gabungan dengan polda, Kodam, BIN dan lain-lain kita sudah bentuk tim khusus, mereka-mereka yang akan terus provokasi, kita dengar mereka inginnya akan terus, kita akan kejar dan tangkap mereka,” tegas Jenderal Tito di Lanud Silas Papare, Sentani, Papua, Rabu (4/9/2019).
Tito mengatakan bahwa masyarakat Papua tak ingin ada kerusuhan. Tito memastikan upaya penegakan hukum dan adat di Papua akan dikedepankan untuk menyelesaikan masalah di Papua.
“Kita ngga mau Jayapura dikacaukan mereka karena ngga semua masyarakat Papua setuju dengan mereka. Saya kira itu langkah langkahnya, kita sampaikan duka cita mendalam ke beberapa korban yang ada baik di Jayapura dan Deiyai, dan kita upayakan untuk lakukan penyelesaian baik secara hukum maupun adat yang berlaku di tanah Papua ini,” ucap Tito.
Eks Kadensus 88 Antiteror ini mengaatakan bahwa TNI-Polri sudah berkoordinasi dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial, dan gubernur setempat agar ricuh di Papua tidak terulang kembali. Salah satu solusinya adalah dengan melarang adanya aksi demo.
“Pak Menteri PUPR dan Menteri Sosial juga sudah kita komunikasikan karena pascademo anarkis ini sudah ditangani maka ada langkah lanjutan agar tidak terulang kembali,” tutur Tito.
“Ada 4 hal itu nggak boleh (saat unjuk rasa), satu ganggu ketertiban publik, dua mengganggu hak asasi orang lain, ketiga harus indahkan etika dan moral, keempat harus memelihara persatuan kesatuan bangsa. Kalau ada 4 ini potensi untuk dilanggar maka saya perintahkan dan keluarkan maklumat ke kapolda untuk larang demonstrasi yang ada potensi langgar 4 itu,” lanjut Tito.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan persuasif yakni berkomunikasi dengan tokoh adat setempat. Proses rekonsiliasi ini diyakini membuat suasana semakin cair.
“Kita minta masyarakat paguyuban tahan diri jangan lakukan langkah main hakim sendiri, karena kita akan tegakkan hukum juga sama posisinya. Kemudian dialog dengan warga lokal dengan warga asli perlu dilakukan dengan libatkan tokoh-tokoh adat. Pak Gubernur juga janji akan bicara dengan kepala kepala suku, pak wali kota juga tolong bantuannya dan kita dari TNI-Polri juga akan gerak untuk berbicara supaya tidak lakukan aksi-aksi kekerasan lagi,” ujar Tito.
(Haryadi)
Komentar