oleh

Diduga Libatkan Sejumlah oknum anggota DPRD Subang, Sejumlah Kades di Kecamatan Compreng Diduga Menyunat Dana Bandes (Pokir)

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Penyalahgunaan kekuasaan (Abuse 0f power) yang dilakukan oknum sejumlah Kades di wilayah Kecamatan Compreng, Kab.Subang, Prov.Jawa Barat berimplikasi memporak poranda tatanan birokrasi memang tak terbantahkan. Seperti kodratnya bila kekuasaan cenderung korup itu bukan isapan jempol belaka.

Jika ada yang mengatakan bila penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sudah menjalar hingga ke tingkat Pemerintahan Desa, fenomena itu memang telah lama berlangsung, hanya saja ada yang mencuat dan tidak mencuat ke permukaan.

Akan halnya dugaan perbuatan KKN ini yang dilakukan oknum Kades Sukatani, Kades Kiarasari dan Kades Mekarjaya (Kec.Compreng) yang bersekongkol dengan oknum anggota DPRD kab.Subang terkait penyunatan dana Bantuan Desa (Bandes) atau disebut dana Pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan dahulu lebih populer dengan sebutan dana aspirasi, sehingga Negara/Desa berpotensi dirugikan hingga puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah.

Dana Bandes sendiri dialokasikan bagi organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang diperuntukkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.

Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber dihimpun awak media menyebutkan, sinyalemen adanya penyelewengan dana Bandes bersumber dari APBD Kab.Subang TA 2019 bernilai ratusan juta rupiah tersebar di sejumlah titik , kini semakin terkuak.

Modus operandi penyelewengan dana itu terjadi mulai dari klaim sepihak, pungutan liar (pungli) dengan prosentase tertentu, praktek nepotisme, hingga yang paling parah dugaan adanya kelompok penerima abal-abal.

Disebut abal-abal, lantaran kelompok dibentuk secara tiba-tiba, sementara kepengurusan dan anggotanya asal comot, diduga kelompok itu dibentuk hanya sebagai sarana pencucian uang bantuan (Money laundry).

“Sebelum dana dikucurkan calon penerima dana atau pelaksana kegiatan harus bersepakat dahulu dengan oknum-oknum petinggi partai, anggota Dewan yang terhormat atau pejabat tertentu mengenai besaran fee”, ujar sumber.

Masih menurut sumber tadi, besaran fee yang harus disetor kepada oknum tersebut, berkisar antara 10% hingga 30% dari total pagu bantuan.

Eksesnya bagi Kades akhirnya latah (ikut-ikutan) diduga turut menyunat antara 10-30 % dari Pagu bantuan, sehingga dana yang direalisasikan berkisar 60% bahkan hingga 50% saja.

Adapun Dana Bandes bersumber APBD Kab.Subang TA 2019 yang menggeontor ke Desa Mekarjaya diperuntukan pembangunan Lapang Futsal (Dsn Sukaresmi) sebesar Rp.100 juta dan Pembangunan Pagar Desa sebesar Rp.50 juta.

Pagar tembok Desa Mekarjaya hanya dipulas ulang, karena sebelumnya sudah ada
bangunan asal (Foto : Abdulah)

Dari Pantauan di lapangan terlihat sebagai Lantai Lapang Futsal sudah retak-retak, padahal bangunan baru seumur jagung , bangunan tembok pengaman di sebelah barat terkesan asal jadi. Begitu pula kata sumber, Pagar Desa bukan bangunan baru tetapi hanya merehab, karena asalnya sudah ada bangunan jadi tinggal dipulas. Jadi kelebihan dananya hinggap dimana, jika bukan masuk ke kantong pribadi. Ujar sember.

Sementara Dana Bandes yang menggelontor ke Desa Sukatani, diperuntukan Pengaspalan Jalan Gang (Rt.01/02 dan 03) Dsn Sukatani sebesar Rp.50 juta, PembangunanTPT (RT.05, 06) Dsn Sukatani sebesar Rp. 50 juta, Pengaspalan Jalan Gang (Rt.01/02 dan 03) Dsn Sukatani sebesar Rp.50 juta, PembangunanTPT (RT.05, 06) Dsn Sukatani sebesar Rp. 50 juta,
Dana Bandes TA 2019 yang menggelontor ke Desa Kiarasari diperuntukan Pembangunan TPT di Kp.Mulyasari (Rt.10/03) sebesar Rp.70 juta, Perkerasan Jalan Usaha Tani (JITUT) di Kp. Kiarapayung sebesar Rp.70 juta, Pembangunan Lening di Rt.19 Desa Kiarasari sebesar Rp.50 juta, Pembangunan Rigid Jaling di Kp.Cigugur (Rt.08/03) sebesar Rp.50 juta dan Pembangunan TPT Jaling di Kp.Kiarapayung (Rt.17/05) sebesar Rp.50 juta.
Dikesempatan terpisah, Ketua PD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Kab.Subang Adang Sutisna,B.BA saat dimintai tanggapan di kantornya (26/12) sangat apresiatif. Pihaknya berjanji akan segera menelusuri kasus itu, setelah diperoleh data dan fakta hukum secara yuridis akan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Sutisna menilai, bahwa oknum-oknum yang terlibat bancakan dana Bandes itu dikatagorikan perbuatan korupsi. Melihat kondisi seperti ini, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan menyeret oknum yang terlibat hingga ke meja hijau. Upaya tersebut, kata Sutisna merupakan hal yang urgen sebagai upaya menegakan supremasi hukum sebelum permasalahannya semakin meluas.

(Abdulah)

Loading...

Komentar