InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Meski terbelah konflik internal antara Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dengan Sekretaris Jenderal Syarifudin Sudding, tidak membuat DPD Hanura Jateng ikut-ikutan dalam konfil tersebut. DPD Hanura Jateng juga tidak tahu menahu tentang adanya mosi atau ontran-ontran di DPP, namun sudah menginstruksikan kepada seluruh DPC se-Jateng agar tetap solid dan satu komando.
”DPC-DPC se-Jawa Tengah dalam menyikapi kasus internal yang terjadi di DPP, hingga kini masih solid dan satu komando,” tegas Ketua DPD Hanura Jateng Bambang Raya Saputera ketia dihubungi InilahOnline.com, Selasa pagi (16/1/2018).
Menurutnya, DPD Hanura Jawa Tengah hingga kini eksis melaksanakan program-program partai sesuai AD/ART dalam kegiatan yang nyata dan menyentuh kebutuhan rakyat kecil sesuai dengan hatu nurani rakyat. Seperti kegiatan rehab rumah yangn dilakukan kepada warga masyarakat di daerah Tambak Lorok Semarang Utara.
”Dalam kegiatan sosial rehab rumah yang dilakukan jumlahnya mencapai 300 an rumah mil8ik warga yang tidak layak huni, namun stimulan yang dilakukan akhirnya bisa melaksanakan perbaikan rumah tersebut,”ujarnya.
Terkait masalah ontran-ontran dan konflik internal di DPP Hanura yang terpecah menjadi dua, Bambang Raya mengatakan, urusan DPP bukan domain atau ranahnya pengurus Hanura pusat. Namun dalam kasus internal ini kita tunggu perkembangan secara arif dan bila ada hal-hal yang penting dan mendesak, akan segera dikoordinasikan dengan DPC-DPC se-Jateng.
”Kami di daerah menunggu perkembangan yang terjadi di DPP Hanura Jakarta. Namun jika ada hal-hal penting akan dikoordinasikan secepatnya dengan dibawah,”tuturnya.
Sebagaimana diketahui konflik internail di Hanura mencuat setelah Sapta Odang memecat Sudding sebagai Sekretaris Jenderal Hanura, karena dinilai memicu kegaduhan dan merusak marwah partai. Sementara ditempat terpisah berdasarkan 27 dukungan dari 27 dewan pimpinan daerah (DPD) dan ratusan pimpinan cabang (DPC) Hanura, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Oesman.
Oesman yang baru menjabat sebagai Ketua Umum sekitar satu tahun dinilai melakukan berbagai kebijakan yang merusak soliditas partai. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Daryatmo ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum.
”Pelanggaran yang dilakukan pak Oesman cukup fatal sehingga 27 DPD dan lebih dari 400 DPC mengajukan mosi tidak percaya,” kata Wakil ketua Umum Partai Hanura Nurdin Tampubolon.
Ia menambahkan, pekan depan Hanura akan mengadakan musyawarah nasional luar biasa. Namu dugaan pelanggaran Oesman terkait dengan adanya dugaan permintaan mahar kepada sejumlah kandidat yang ingin diusung Partai Hanura dalam pilkada 2018 tidak menampik masalah itu. ”Jadi memang benar ada dugaan permintaan mahar,”papar Nurdin seperti dilansir harian Kompas.
Dewan Pembina Hanura Wiranto menanggapi terkait perpecahan di dalam partainya meminta, konflik internal di Hanura diselesaikan berdasarkan AD/ART. Permasalahan yang ada di sana sudah ada payung hukumnya yakni AD/ART. Kalau kemudian di sana ada rasa tidak puas, ada sesuatu yang dianggap kurang tepat, diselesaikan dengan internal partai dengan cara-cara memenuhi AD/ART.
”Di sana saya sebagai ketua dewan pembina akan melihat kemudian memberikan sikap ini bagaimana menyelesaikannya,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018). (Suparman)
Komentar