INILAHONLINE.COM, MUNGKID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menyoroti penggunaan APBD Perubahan 2022 Kabupaten Magelang dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada perekonomian di masyarakat.
Hal itu tertuang dalam pandangan umum DPRD terhadap Rancangan APBD Perubahan 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna Kamis (15/9/2022). Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang semula Rp367 miliar menjadi Rp 402 miliar, maka Pemda harus berusaha keras untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah.
“Pemda perlu kembali mengoptimalkan penggalian potensi PAD sebagai sumber pendapatan daerah, mengambil langkah strategis dengan melakukan terobosan yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah,” tulis Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Grengseng Pamuji.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat kenaikan harga BBM tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan efek domino yang akan muncul setelah kebijakan tersebut ditetapkan, yaitu meningkatkan angka inflasi, menurunkan daya beli masyarakat hingga berimbas kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang 11,91%, padahal target RPJMD 2019-2024, pada 2021 sebesar 8,78%-9,78%, sehingga melebihi. Kami mohon Bupati dan jajaran segera mengambil langkah strategis menanggulangi kemungkinan peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan kenaikan harga BBM,” tulis Ketua Fraksi PKS, Dalami Nur Sidiq.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya merasa harus memastikan masyarakat terlayani oleh negara dan hidup sejahtera, serta tidak ada ruang penyimpangan dan penyelewengan bantuan sosial berupa BLT BBM. Dalam penyaluran BLT BBM ini ternyata menimbulkan kegaduhan karena penerima bantuan adalah orang yang sama dengan penerima BPNT sehingga masyarakat yang tidak menerima bantuan dan terdampak langsung dengan kenaikan BBM mengadu.
“Mereka sebenarnya sudah masuk DTKS, tetapi regulasi tidak mampu mengkaver. Kami usul kepada Bupati untuk memberi arahan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa agar bantuan yang kuotanya terbatas benar-benar diberikan kepada orang-orang yang tidak menerima bantuan dan sudah masuk DTKS,” tulis Ketua Fraksi Gerindra, Agus Sugiyono.
Fraksi Partai Golongan Karya mengingatkan agar RAPBD Perubahan 2022 mementingkan upaya pemulihan ekonomi, yakni bagaimana pemerintah mengupayakan penguatan UMKM dan usaha lain berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan. “Perlu mendorong kebangkitan pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga dan lingkungan masyarakat/komunitas, di samping memberi ruang inovasi dan kreativitas masyarakat,” tulis Ketua fraksi, Joko Anariyanto.
Ketua Fraksi Amanat Demokrat, Bambang Surendro mengingatkan Pemda memperhatikan kondisi yang memungkinkan inflasi tinggi, maka penggunaan anggaran pelu cermat dan seksama, supaya tidak overlap dengan arah pembangunan yang direncanakan. “Untuk menjaga keadaan tersebut maka dalam menggunakan anggaran harus mendasarkan skala prioritas,” katanya.
Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Muhamad Sobikin melihat bahwa beberapa OPD masih harus kerja keras untuk memenuhi target pendapatan sampai akhir tahun. “Hal ini bisa dilihat dari beberapa dinas yang berkorelasi pada PAD masih tertatih-tatih bahkan prosentasenya rata-rata masih di kisaran angka 50%. Padahal tahun anggaran tinggal menyisakan efektif 4 bulan. Bagaimana Bupati memberikan warning?”katanya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan Silpa RAPBD Perubahan 2022 sebesar Rp328 miliar agar memprioritaskan 10 program prioritas. “Silpa yang begitu besar tersebut dalam implementasi untuk perencanaan 10 program prioritas,” kata ketua fraksi, Sukur Akhadi.
Dalam tanggapannya, Bupati Magelang Zaenal Arifin menegaskan akan mengambil kebijakan dan langkah strategis dalam rangka menanggulangi peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM. (ali subchi)
Komentar