INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku senang bahwa ATR/BPN Jawa Tengah menjadi percontohan nasional dalam memberikan pelayanan sertifikat kepada masyarakat dalam program PTSL. Meski menjadi percontohan diharapkan kedepan ATR/BPN Jateng terus meningkatkan pelayanannya.
”ATR/BPN Jateng supaya terus melakukan reformasi dan revolusi serta inovasi dalam memberikan pelayanan sertifikat bidang tanah, sehingga kemudahan yang diberikan bisa mempercepat masyarakat mengurus seertifikat tanahnya,”ungkapnya seusai acara syukuran HUT Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah di kantor jalan Ki Mangunsarkoro Semarang, Senin (24/9/2018).
Menurut Ganjar, pelayanan yang dilakukan oleh petugas ternyata memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga ATR/BPN dalam posisi yang baik. Artinya, pelayanan yang diberikan bisa mudah, murah dan cepat.. Oleh karena itu, dalam pelayanan ini bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel.
”Seperti pelayanan sertifikat di Kabupaten Grobogan yang pembagian sertifikat diberikan oleh Presiden, sehingga bisa merubah image yang semula sulit menjadi lebih cepat dan lancar. Bagi yang mempersulit harus dijewer dan dislentik,”pintanya.
Ganjar mengaku, sebelumnya dalam kepengurusan sertifikat memang agak sulit, gelap dan petang atau tidak ceto, tetapi sekarang harus dilakukan secara transparan. Inilah dedikasi agraria yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi yang memberikan kepuasan kepada masyarakat.
”Sekarang ini saatnya memberikan pelayanan dengan senyum dan tertawa, sehingga masyarakat yang dilayani bisa senang dan betah. Pegawai perempuan bisa memberikan pelayanan yang menyenangkan,”ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, dalam kurun waktu lima tahun perkembangan besar telah terjadi di kanwil ATR./BPN Provinsi Jawa Tengah, yaitu keinginan dan kemauan yang terus digelorakan untuk mencapai pelayanan yang terbaik akhirnya bisa terbukti. Buktinya, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi percontohan secara nasional.
”Sebenarnya terletak pada pimpinan kalau jalannya lurus, ya belakangnya pasti ikut lurus. Inilah yang diharapkann oleh masyarakat dalam memberikan pelayanannya, sehingga bisa menjadi pelayanan prima seperti yang dilakukan oleh Samsat,”paparnya.
Terkait adanya sertifikat gratis ini, Ganjar menyatakan, sebenarnya dalam penyertifikatan prona ini tidak gratis, karena ada patok dan ukur yang harus dibayar serta materainya. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi mis komunikasi harus dilakukan secara transparan dan kesepakatan di desa.
”Jadi dalam kepengurusan sertifkat melalui prona ini tidak gratis, namun supaya tidak terjadi kesalahan pahaman harus dilakukan secara transparan antara kepala desa dengan masyarakatnya,”pungkasnya.
(Suparman)
Komentar