Ini Verifikasi Faktual Pemilih Menurut PKPU Nomor 2 Tahun 2017

30/10/2018 17:15:37 Kategori: ,

INILAHONLINE.COM, CIBINONG

Sejumlah kendala teknis di lapangan dalam melaksanakan verifikasi faktual pemilih potensial Pemilu 2019 tertuang dalam PKPU nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Bab IV bagian kesatu pasal 9 ayat 2 PKPU tersebut dijelaskan bahwa daftar pemilih disusun berbasis TPS. Kemudahan pemilih mengakses TPS yang diatur pada ayat 3 termasuk di dalamnya berbunyi bahwa setiap TPS maksimal terdapat 300 pemilih.

Dalam hal yang ditemui oleh PPK Leuwiliang bahwa KK pemilih masih berupa tulisan tangan dan tercatat pada tahun 1980, tidak memiliki KTP elektronik ataupun surat keterangan kependudukan, PKPU pasal 13 ayat 5 huruf b menerangkan bahwa panitia pemutakhiran pemilih (pantarlih) dapat melakukan panggilan video dengan pemilih potensial, dan di ayat 6 diterangkan bahwa pemilih tersebut dapat diserahkan formulir model A.KPU dan formulir model A.A-KPU bahwa pemilih belum mempunyai KTP elektronik dan surat keterangan.

Kemudian pantarlih memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir model A.A-KPU dan menempelkan stiker pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan formulir model A.A.2-KPU pada rumah pemilih sesuai jumlah kepala keluarga pemilih tersebut.

Persoalannya kini pada kendala teknis keluarga pemilih potensial tersebut untuk direkam data kependudukannya di kecamatan.

"Nah persoalannya keluarga tersebut menolak bersedia datang ke kecamatan, padahal pihak kecamatan sudah siap melakukan perekaman data," kata Jamaludin Ketua PPK Leuwiliang.

Terkait itu, PKPU memang tidak mencantumkan secara tegas ketika menemukan pemilih potensial seperti yang ditemui PPK Leuwiliang. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan partisipasi pemilih yang lebih dekat di masyarakat agar terbangun kesadaran politik dalam penyelenggaraan pemilu.

(Herry Setiawan)