oleh

Jokowi Takut Dengan Novel Bawesdan ??

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Presiden Jokowi terkesan takut terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, hingga sampai saat ini Jokowi tidak berani memerintahkan Jaksa Agung untuk melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan yang diduga melibatkan Novel Baswedan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada inilahonline melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (17/6/22020).

“Jika BAP perkara itu tidak segera dilimpahkan ke Pengadilan, maka IPW khawatir akan muncul opini negatif di masyarakat, bahwa Presiden Jokowi sesungguhnya takut pada Novel, karena diduga banyak tahu tentang “boroknya” selama berkuasa, sehingga merasa tersandera,” ujarnya.

Menurut Neta, untuk menghindari opini negatif ini Jokowi harusnya segera memerintah Jaksa Agung untuk segera melimpahkan BAP tersebut kepada PN Bengkulu. Terlebih, perkara itu sudah tercatat di PN Bengkulu dengan Nomor Perkara 31/Pid.B/2016/PN.Bgl. Jika segera memerintahkan BAP itu dilimpahkan ke pengadilan Jokowi sangat pantas mendapat gelar Bapak Kepastian Penegakan Hukum di negeri ini.

“Akan tetapi, jika kasus pembunuhan yang diduga melibatkan Novel tidak dituntaskan di pengadilan, maka kepastian hukum di negeri ini makin acak kadut. Keberadaan Novel Baswedan sebagai Tersangka Pembunuhan yang masih bisa bercokol di KPK dan tetap memeriksa tersangka korupsi adalah sebuah kelucuan hukum yang luar biasa di dunia,” paparnya.

Lebih lanjut Neta mengatakan, lucunya lagi Dewan Etik dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkesan sengaja membiarkan kelucuan ini terus terjadi, sepertinya Dewas KPK memiliki selera humor yang sangat luar biasa lucunya, karena ada seorang penyidiknya berstatus tersangka dibiarkan memeriksa tersangka, sehingga kepastian hukum di negeri ini makin tak jelas arah dan wujudnya.

“IPW menilai, kelucuan yang dimunculkan dalam kasus Novel membuat tuntutan hukum KPK terhadap para koruptor pun menjadi aneh dan tidak memiliki etika dan dasar hukum yang jelas, karena tersangka pembunuhan memeriksa tersangka korupsi. Aneh, karena ada semacam pembiaran tersangka kasus pembunuhan memeriksa tersangka korupsi sangatlah melukai perasaan keadilan hukum, utamanya keadilan bagi korban pembunuhan yang diduga dilakukan Novel maupun keluarganya dimana setelah diduga membunuh anggota keluarganya, mereka tetap melihat Novel petantang petenteng memeriksa tersangka korupsi di KPK,” tandasnya.

Selain itu, Neta Pane mengungkapkan, tuntutan hukum 1 tahun penjara yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua orang terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis yang menyiram wajah Novel tentunya membuat rasa keadilan keluarga korban pembunuhan di Bengkulu itu terluka parah. Keadilan yang diperoleh Novel tentu sangat melukai rasa keadilan hukum, utamanya rasa keadilan hukum bagi korban dan keluarganya, yang merasa diperlakukan tidak adil dimana anggota keluarganya sudah dibunuh yang diduga dilakukan oleh Novel.

“Disitulah letak keanehannya, yakni keadilan itu hanya milik Novel dan tidak untuk korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Novel. Untuk itu, IPW menyimpulkan bahwa proses hukum kasus penyiraman Novel yang berjalan saat ini sangat adil, tapi tidak adil bagi jalannya proses hukum dalam kasus pembunuhan yang diduga dilakukan Novel, telah menodai penegakan hukum di negeri ini,” katanya.

Masih kata Neta Pane, masyarakat melihat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan yang luar biasa, yakni membunuh, akan tetapi tidak bisa tersentuh hukum sama sekali, malah yang bersangkutan berlagak petantang petenteng menjadi penyidik di KPK. Ini jelas membahayakan penegakan hukum. Jika Novel masih menjadi seorang anggota polisi, Propam Polri tentu sudah bertindak tegas “mengkandangkannya”.

“Ironisnya, Novel yang saat ini statusnya sudah keluar dari keanggotaan Polri dan diperparah para elit (pimpinan-red) KPK tidak berani menyentuhnya, bahkan Dewas KPK seakan pura pura tidak tahu dengan kasus yang membelit penyidiknya, sehingga Novel-pun seakan menjadi orang paling kuat di negeri ini alias orang yang tidak bisa tersentuh hukum. Ini jelas membahayakan proses hukum di negeri ini. Untuk itu Jokowi harus segera memerintahkan Jaksa Agung melimpahkan BAP kasus Novel ke PN Bengkulu,” pungkas Ketua Presidium IPW yang juga mantan wartawan tersebut.

(Piya Hadi)

Komentar