oleh

Kampak Gelar Unras Terkait Rotasi Jabatan di Pemkab Subang, dan Penolakan Revisi UU KPK

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Kumpulan sekelompok massa yang mengatasnamakan masyarakat yang tergabung di kominitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (Kampak) menggelar aksi Unjuk rasa (Unras) damai di Kejakri, Polres dan DPRD Subang, Kamis (19/9/2019).

Dalam aksinya, pengunjuk rasa yang dikawal petugas dari Satpol PP dan Polres Subang ini menyoal rotasi mutasi dan promosi yang telah dilakukan Bupati Subang H.Ruhimat beberapa hari lalu (17/9/2019) diduga berbau aroma KKN dan janggal dalam prosesnya, juga mempermasalahkan terkait revisi RUU KPK dan tunggakkan penanganan korupsi.

Dari pantauan awak media terlihat mereka membawa spanduk dan poster yang bertuliskan penolakan terhadap RUU tentang KPK.

Koordinator aksi Asep Sumarna Toha mengungkapkan terkait rotasi, mutasi dan promosi selain masih meninggalkan jabatan yang masih kosong di tingkat eselon II dan III juga rotasi, mutasi dan promosi tersebut berindikasikan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Mereka mendesak Bupati dan Sekda segera mengkaji ulang rotasi, mutasi tersebut.

Pihaknya meminta DPRD segera usut tuntas dugaan adanya indikasi KKN dalam proses rotasi mutasi, promosi dan panggil Bupati dan Sekda serta kepala BKSDM guna dimintai pertanggung jawabannya, kata orator aksi, Asep Sumarna Toha.

“Kami dari Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPK) demi menegakkan supremasi hukum, dengan tuntutan menolak secara keseluruhan revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 yang diduga melemahkan lembaga KPK, meminta Presiden untuk segera menarik kembali surat persetujuan revisi UU KPK,” ungkapnya.

Asep menegaskan keberadaan KPK seharusnya diperkuatbukan justru dilemahkan. Hasil revisi UU itu, kata Asep banyak point yang melemahkan posisi lembaga anti rasuah.

“ Miris, ketika marak prilaku korupsi, keberadaan KPK justru dilemahkan. Mirisnya lagi Presiden Jokowi yang memiliki ruang untuk menghentikan upaya pelemahan, malah menyetujui UU itu,” tandasnya.

Tak hanya itu, pengunjukrasa juga mendesak Kapolres Subang untuk segera menuntaskan hutang kasus korupsi dan pidana umum seperti kasus PT. Subang Sejahtera, Korupsi DD/ADD Desa Mayangan, Karangmulya, Pidum : pencemaran limbah Vaname, Perampasan mobil oleh MTG, Tipu Gelap Adi Okto.

KAMPAK juga meminta permudah masyarakat dalam pembuatan SIM dan meminta Presiden Jokowi jangan terus-terusan peras keringat rakyat dengan menaikan iuran BPJS, TDL Pajak dan lainnya.

Dari catatan, sebanyak 301 pejabat hasil rotasi, mutasi dan promosi yang dilantik secara umum terbagi dalam tiga formasi,yakni untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 3 orang, Pejabat Administratur ( Eselon III A dan B) sebanyak 114 orang dan Pejabat Pengawas ( Eselon IVA dan B) sebanyak 185 orang.

Khusus untuk pejabat Tinggi Pratama, Kepala Disdikbud dijabat H.Kusdinar sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kelautan , Kepala Dinkes dijabat Nunung Suheri sebelumnya Kepala Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (D3KBP2PA) dan Jabatan Asda-III dijabat oleh Memet Hikmat sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Saat ini sedikitnya ada kekosongan 4 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon-II). Dan kini diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yakni Plt.Kepala Dinas Parpora dijabat Ahmad Sobari yang juga menjabat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dan Plt.Kepala Dinas Kelautan dijabat Yayat Hidayat yang juga Kepala Disdukcapil. Plt.Kepala DP3KBP2A dijabat olehAsda-II H.Komir Bastaman. Sedangkan Plt. Kepala Dinas Kelautan yang semula dijabat H.Kusdinar belum terkonfirmasi nama Pejabat pelaksana tugasnya.

Terkait kekosongan jabatan itu, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosadi mengatakan, keempat posisi Kepala Dinas itu akan dilakukan lelang terbuka (Open Bididing).

“Yang kosong-kosong itu akan dilakukan Open Bidding, sesegera mungkin kila laksanakan,” Ujarnya.

(Abdulah)

Komentar