Kanwil BPN Jateng Kerja Sama Kapolda Jateng, Pembentukan Tim Terpadu untuk Tindak Tegas Mafia Tanah

INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menegaskan pihaknya dengan Kanwil BPN Provinsi Jateng membentuk Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, dengan sasaran para mafia dan oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan menghambat jalannya pembangunan di wilayah Provinsi Jateng.

”Dengan terbentuknya Tim terpadu ini diharapkan bisa memberantas para mafia tanah serta oknum yang mencari keuntungan. Jadi anggota Polda dan Polres jangan sampai terbawa kepentingan perorangan dalam menjalankan program nasional tersebut,”tegas Kapolda dalam sambutannya dihadapan para Kapolres dan Kepala BPN Tingkat Kabupaten/Kota, seusai melakukan kerjasama dengan Kanwil BPN Provinsi dan Kabupaten/kota di Gedung Boeobudur Polda Jateng, Jumat (27/4/2018).

Menurut Kapolda, MOU dengan Kanwil BPN Provinsi Jateng ini, merupakan tindak lanjut MOU antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3/SKB/III/2017 dan Nomor B/26/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.

”Diharapkan satu bulan sudah bisa terbentuk satuan Tim terpadu, bisa langsung kerja bersama Saber Pungli dan sertifikasi tanah aset pemerintah, termasuk percepatan aset-aset Polri atau tanah Pemda,”tegasnya.

Namun demkian lanjut Kapolda, pemberantasan mafia tanah tingkat provinsi susunan anggota terdiri dari unsur BPN Provinsi Jateng dan Polda Jateng. Demikian juga pemberantasan pungutan liar dan percepatan sertifikasi tanah aset Polri.

”Pembentukan tim terpadu ini secara otomatis berlaku di tingkat kabupaten/kota. Jadi dalam penegakan hukum dilakukan kedua belah pihak,”tuturnya.

Kapolda mencontohkan,, tanah hak guna bangunan (HGU) yang sudah habis masa berlakunya di wilayah Pekalongan, atas permohonan Kapolda tanah tersebut akan digunakan untuk Pusat Pendidikan Sabhara Polda Jateng.

”Jadi tanah HGU yang sudah habis berlakunya tidak diperpanjang, selanjutnya akan digunakan oleh Polri,”paparnya.

Kapolda menjelaskan, pembentukan tim terpadu ini dasarnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

”Meski sudah ada sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi serta dapat penjelasan Kakanwil BPN secara langsung, program presiden ini sebagai upaya gerakan ekonomi untuk memangkas kesenjangan, sehingga bisa meningkatakan kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Percepatan Pendaftaran Tanah

Sementara itu Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jateng Heri Santosa mengatakan, kerjasama (MOU) dengan Kapolda Jateng beserta jajarannya sampai ke tingkat Polres, sebagai tindak lanjut dari Inpres No.2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan tujuan, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata.

”Kerjasama selanjutnya akan dilakukan bersama dengan Kejati Tinggi beserta jajarannya ke tingkat kabupaten/kota,”paparnya.

Heri menjelaskan, upaya percepatan yang dilakukan ini untuk mendorong ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat pada khususnya. Namun dalam percepatan ini pemerintah menargetkan tahun 2025 harus bisa mensertifikatkan tanah sejumlah 125 juta bidang yang ada di wilayah Indonesia.

”Untuk PTSL di wilayah Jateng ditargetkan 21 juta bidang, sehingga rata-rata bisa mencapai 50 persen dari aset yang ditingkatkan. iharapkan tahun 2023 seluruh wilayah Jateng sudag terdaftar secara keseluruhan,”katanya.

Oleh karena itu, untuk mendukung dalam program PTSL ini, pihaknya meminta kepada para pihak termasuk Kapolda Jateng untuk dapat mempercepat pendaftaran pensertifikatan tanah.

”Ini sebagai bentuk reforma agraria secara nyata dan jelas sehingga banyak sertifikat yang bisa diagunkan ke bank untuk dijadikan sebagai modal usaha,”paparnya.

Ia menjelaskan, dalam tahun 2016 terdapat 44 juta bidang tanah sebanyak 4 juta bidang diantaranya bergerak yang digunakan oleh masyarakat diagunkan kepada bank, sehingga bisa mencapai Rp 730 triliun.

”Hanya untuk wilayah Jawa Tengah jumlah sertifikat yang diagunkan kepada bank mencapai Rp 60 triliun,”ujarnya.(Suparman)

banner 521x10

Komentar