Kasus Suap Wakil Ketua DPR, KPK Keberatan Pemindahan Penahanan Terdakwa

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Permohonan pemindahan tahanan terdakwa kasus suap Rp 4,8 miliar Taufik Kurniawan ke lapas kelas I Kedungpane Semarang, ditolak oleh Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI nonaktif tersebut saat ini,dititipkan semenara di tahanan Polda Jateng.

”Merasa keberatan jika Taufik Kurniawan dipindahkan di LP Kedungpane, karena banyak sejumlah saksi yang kini keberadaannya berada di lapas kedungpane yang sedang menjalani masa hukuman. Namun kalau alasan kesehatan justeru di Polda Jateng dekat dengan rumah sakit Polri an swasta,”Jaksa KPK Eva Yustiana di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (22/3/2019).

Menurutnya, pihaknya menjadi kawatir jika terdakwa dipindah ke lapas Kedungpane sehingga bisa mempengaruhi para saksi. Apalagi ada salah satu saksi yang mengaku pernah disuruh terdakwa,agar merubah keteranganya dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

”Pernyataan keberatan ini disampaikan menanggapi permohonan pemindahan tahanan oleh penasehat hukum terdakwa,”katanya seperti dikutif Harian Suara Merdeka.

Deni Bakri salah satu tim penasehat hukum terdakwa mengatakan, kondisi kesehatan Taufik memang kurang baik, namun jika dipindah di Lapas Kedungpane akan memudahkan dalam hal pemeriksaan kesehatan.

”Alasannya adalah faktor kesehatan yang sepanjang hari dirasakan semakin menurun. Kalau di lapas ada dokter yang siaga, sedangkan di Polda harus kerumah sakit,”katanya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Taufik Kurniawan didakwa menerima uang suap Rp 4,8 miliar. Sebanyak Rp 3,6 miliar diterima dari Bupati Kebuneb M Yahya Fuad dan Rp 1,2 miliar dari Bupati Purbalingga Tasdi.

Pemberian suap dilakukan agar terdakwa mengupayakan dan menyetujui penambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN Perubahan tahun anggaran 2016, untuk Kabupaten Kebumen dan anggaran DAK pada APBN perubahan tahun anggaran 2017 untuk Kabupaten Purbalingga.
Pada Februari 2016, Yahya Fuad melakukan pendekatan kepada terdakwa selaku Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan, yang kebetulan berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kebumen. Yahya dan terdakwa kemudian melakukan pertemuan untuk membantu DAK kabupaten setempat.

Saat Yahya mengusulkan anggaran Rp 100 miliar dan disepekati terdakwa dengan syarat diberikan fee sebesar 5 persen dari anggaran yang disetujui. Terdakwa juga menawarkan pengurusan anggaran DAK Kabupaten Purbalingga kepada bupati Tasdi sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar dengan kesepakatan dan syarat yang sama.

Dalam perkara ini, Taufik diancam dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang (UU) No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Suparman)

banner 521x10

Komentar