oleh

Kebijakan Belajar di Rumah, KPAI Terima 213 Aduan Selama Pandemi Covid-19

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Sedikitnya ada 213 pengaduan terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PPJ) yang disampaikan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pasalnya, mereka para orang tua dan siswa selama diliburkan akibat pandemi Corona Virus Diase 2019 (Covid-19) mendapat tugas berat dengan waktu pengerjaan yang pendek.

“KPAI sudah menerima pengaduan terkait PJJ sebanyak 213 kasus, dimana pengaduan didominasi oleh para siswa sendiri terkait berbagai penugasan guru yang dinilai berat dan menguras energi serta kuota internet,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangan kepada media di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Menurutnya, KPA sedikitnya telah menerima 213 aduan terkait pembelajaran dimasa libur di rumah terkait penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah selama tiga pekan setelah kebijakan itu berlangsung. Adapun pengaduan tersebut berasal dari para siswa di berbagai daerah di Indonesia.

“Ada lima jenis pengaduan bidang pendidikan yakni penugasan yang berat dengan waktu pengerjaan yang pendek, karena ampir 70 persen pengadu menyampaikan beratnya penugasan-penugasan yang diberikan setiap hari oleh para guru,” ujar Retno.

 

Lebih lanjut dikatakan, siswa SMA/SMK banyak yang ditugaskan menulis esai hampir di semua bidang studi. Bahkan ada siswa SMP yang pada hari kedua PJJ sudah mengerjakan 250 soal dari gurunya. Selain itu, ada juga siswa SD di Bekasi yang diminta mengarang lagu tentang corona yang dinyanyikan dengan disertai musik dan harus divideokan,” ungkapnya.

“Banyak siswa yang mengaku, bahwa banyak tugas merangkum bab dan menyalin soal di buku. Dia mengatakan, tidak sedikit siswa yang mengaku mendapat tugas menjawab soal, tetapi harus dituliskan soalnya padahal ada di buku cetak mereka,” terang Retno.

Retno juga mengungkapkan, siswa juga mengeluhkan kakunya jam belajar layaknya jam sekolah normal yakni, siswa mengeluh tidak memiliki kuota dalam pembelajaran daring terutama yang kepala keluarganya merupakan pekerja upah harian. Sehingga siswa dengan masalah seperti ini kerap kewalahan dalam membeli kuota internet karena penghasilan orang tua mereka menurun drastis.

“Ada juga seorang guru di Jogjakarta juga menceritakan, bahwa pembelajaran daring hanya bisa dilakukan pada pekan pertama dan setelah itu sudah tak bisa lagi, karena orangtua peserta didiknya tidak sanggup lagi memberli kuota internet,” tutur Retno.

Menurut Retno, ada sebagian siswa juga kerap mengeluh karena mereka tidak memiliki laptop atau komputer. Dia mengatakan, hal itu membuat mereka kesulitan melaksanakan ujian daring yang akan dilaksanakan pada akhir April-Mei 2020 nanti. KPAI juga mencatat masih ada aktivitas siswa dan guru di sekolah meskipun ada kebijakan pemerintah.

“Ada tiga sekolah SD Swasta di DKI Jakarta, kota Bekasi dan Palangkaraya yang belum menerapkan kebijakan belajar jarak jauh. Pada minggu kedua KPAI menerima pengaduan ada SD swasta di kabupaten Bogor meliburkan sekolah, tetapi tetap melayani les/privat di sekolah,” papar Retno.

Bahkan, kata Retno ada pengaduan dan keluhan dari para orang tua siswa, terutama yang kurang mampu adalah penolakan membayar biaya SPP bulanan secara penuh mengingat siswa belajar dari rumah bersama orangtua mereka. Dimasa pandemi Covid-19 saat ini banyak orangtua mengalami masalah ekonomi usai perpanjangan masa belajar dan bekerja dari rumah.

“Bahkan, orangtuanya yang pengusaha pun turut terpukul secara ekonomi sehingga memiliki masalah finansial,”imbuhnya.

(Piya Hadi)

Komentar