oleh

Ketua Komisi-C DPRD Kabupaten Jepara Nur Hidayat Merasa Kesal : “Uang Rakyat Jangan Dibuat Mainan”

INILAHONLINE.COM, JEPARA – Disaat bangsa dan negara kita sedang berjuang melawan dan mengatasi pandemi Covid-19, masih ada juga yang bermain-main dengan uang negara yang notabene adalah uang rakyat. Demikian dikatakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, Nur Hidayat, Rabu (24/3)

“Saya tidak tega melihat uang rakyat dibuat mainan. Untuk itu, kami sangat meyanyangkan jika sebuah keputusan terkait Peraturan Daerah tentang penyertaan modal 5 BUMD yang diajukan oleh Bupati Jepara,” ujarnya kepada inilahonline.com

Menurut anggota dewan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem)  ini, terkait putusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara minggu lalu. Proses diambilnya putusan, seperti dipaksakan dan terkesan seakan-akan diarahkan dengan model “voting terbuka” yang mengabaikan azas musyawarah mufakat. 

“Sejak H. Haizul Maarif sebagai Ketua DPRD Jepara, membuka sidang yang dihadiri 46 dari 50 anggota DPRD Jepara, suasana sidang langsung memanas. Terutama saat membahas Raperda Penyertaan Modal bagi lima BUMD, diantaranya dua BUMD yang selalu menjadi ganjalan yakni, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perumda Aneka Usaha (PAU),” ungjkapnya

Lebih lanjut Nur Hidayat mengatakan, PDAM Jepara mengajukan penyertaan modal usaha 1,4 M. Adapun PAU sebesar 2 M. Lima Fraksi (Golkar, Gerindra, PKB, PPP, DKBH, Amanat Persatuan Indonesia), jumlah 25 anggota menyetujui, sedangkan Dua Fraksi (PDIP dan Nasdem), 21 anggota, tidak setuju.

“Usulan agar pembahasan penyertaan modal untuk dua BUMD, yaitu  PDAM dan PAU diperpanjang atau ditunda, akan tetapi ditolak dalam oleh rapat. Akhirnya,  rapat memilih cara voting terbuka, untuk mengambil putusan  final atas Perda terkait dua BUMD tersebut,” beber Nur Hidayat.

Meskipun mendapat penolakan dari FPDIP dan F Nasdem, namun Rapat Paripurna tetap berjalan dan hasil keputusannya diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara kHaizul Maarif kepada Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edi Sujatmiko

Menanggapi hal itu, F.PDIP dan F.Nasdem yang usulannya ditolak, maka kedua fraksi di DPRD Kabupaten jepara itu, untuk memilih walk out (WO) atau keluar dari sidang pembahasan. “Karena dua fraksi itu menilai, PDAM Jepara dan PAU Jepara, perusahaan yang tak jelas. Pengelolaan menejemennya tidak transparan, cenderung tertutup,” tandasnya.

Maih kata Nur Hidayat, pada rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) sebelumnya, kita sudah minta data pengelolaan usaha pada PDAM dan PAU, tapi pihaknya sama sekali tak diberikan data-data yang kami perlukan tersebut.

“Adapun yang menjadi pertanyaan kami adalah, misalnya,  penggunaan hibah 15 miliar oleh PDAM Jepara pada tahun 2019. Saat diminta data rinci, jangankan diberi, penjelasannya pun tidak ada,” ucap anggota dewan yang duduk di Pansus.

Mur Hidayat menjelaskan, masih banyak hal perlu ditanyakan dan diminta datanya pada PDAM dan PAU Jepara. Namun dua instansi itu belum pernah memberikan, sehingga F.PDIP dan F.Nasdem menilai, bahwa dua BUMD itu seakan sulit dikontrol, sehingga belum layak diberi tambahan modal penyertaan. 

“Namun faktanya, justru DPRD Jepara pada akhirnya meloloskan modal penyertaan bagi PDAM dan PAU Jepara. Itu yang membuat miris nurani saya, maka terlontarlah ucapannya saya, bahwa saya tidak tega melihat duit rakyat dibuat mainan macam itu,” ucapnya.

Akhirnya, dalam Rapat Paripurna tersebut, semua putusan diserahkan kepada Ketua DPRD Jepara H. Haizul Maarif, pBupati Jepara yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara,  Edi Sujatmiko. (Heru Chris Amari)

Komentar