oleh

Ketua Umum SMSI Ingatkan Komitmen Presiden Jokowi Untuk Berantas Mafia Tanah

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengingatkan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para petani di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau yang tanahnya “dirampas” oleh mafia tanah.

Menurut Ketum SMSI Firdaus, dua orang pengurus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) dari Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau tersebut memohon perlindungan dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah kepada Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

“Dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah tersebut, SMSI mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi yang disampaikan di Istana Bogor  Rabu (22/9/2021), yang pada kesempatan tersebut, dengan tegas Presiden menyampaikan komitmennya dengan memerintahkan kepada jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujarnya.

Lebih lanjut Firdaus menandaskan,  pihaknya meminta kepada jajaran Polri untuk jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah. Hal itu disampaikan dalam mengutip ucapan Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa mafia tanah harus diberantas, ketika Presiden pada saat memberikan penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021) lalu.

“Oleh karenanya kami mendesak Kapolri untuk melindungi rakyat dan pengurus Kopsa-M Riau di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah yang sedang memperjuangkan hak-haknya dari ancaman kriminalisasi”, tegas Firdaus.

Apa yang disampaikan Firdaus ini merupakan perwujudan dari konsisten SMSI mengawal arahan dan penegasan Presiden Jokowi yang berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah, sebagaimana disampaikan Jokowi akhir September lalu.

Sebagaimana diketahui saat ini 997 petani anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau sedang menuntut hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang telah diambil oleh PTPN V sebagai bapak angkat dalam skema pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) namun meski Kebun Kelapa Sawit dinyatakan kebun gagal tetapi petani tetap dibebani hutang yang terus membesar diduga kuat dana petani dan koperasi dikorupsi oleh oknum-oknum di PTPN V. 

“Buntut dari perjuangan ini, diduga dua orang petani dikriminalisasi sebagai langkah pelemahan dan pemberangusan terhadap perjuangan para petani tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Firdaus menjelaskan, kasus ini sendiri bermula pada tahun 2003  dengan ditanda-tangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola KKPA untuk anggota koperasi seluas 2.000 ha antara KOPSA—M Riau  dan PTPN-V.  Antara tahun 2003 sampai 2009, PTPN-V melaksanakan pembangunan kebun KKPA. Selama pembangunan berjalan Pengurus diminta untuk menandatangani surat pengakuan hutang pada Bank Agro untuk pembangunan kebun KKPA seluas 2050 ha dengan total hutang Rp. 52 milyar.

Ketua Umum (Ketum) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus (kiri) menerima bukti dokumen dan surat-surat tanah dari Ketua Koperasi Kopsau-M Dr. Anthony Hamzah (kanan), di kantor Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta.

“Berdasarkan dokumen yang diterima oleh Ketua Umum SMSI Pusat saat Ketua Kopsa-M Riau Dr. Anthony Hamzah berkunjung ke kantor pusat SMSI (11/12/2020), diketahui Pengelolaan kebun dengan jumlah lahan tertanam seluas 2.050 Hektar tersebut dilakukan dengan pola Singel Management dimana PTPN V (persero) bertindak selaku pengelola penuh mulai dari perawatan kebun hingga pengelolaan hasil kebun,” paparnya.

Namun demikian, Firdaus menyesalkan, bahwa pengelolaan kebun tidak dilakukan secara optimal sesuai standar yang seharusnya, sehingga menurut hasil penilaian fisik kebun oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, kebun yang dimitrakan dengan PTPN V tersebut dinyatakan sebagai kebun gagal. 

“Ironisnya per tahun 2017 para petani yang tergabung di Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau ditagihkan hutang pembangunan kebun secara utuh dan bunga berbunga yang saat ini mencapai Rp. 136 Milyar.,” terangnya.

Masih kata Firdaus, persoalan menjadi lebih pelik manakala diketahui bahwa dari total 2.050 hektar lahan yang dikerjasamakan ternyata sekitar 750 hektar telah beralih ke pihak lain, diduga akibat telah dijual oleh oknum di PTPN V,” kata Firdaus.

“Saya kira sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengingatkan Bapak Moeldoko selaku kepala KSP, Bapak Kapolri  dan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, untuk mengawal komitmen Bapak Presiden untuk memberantas mafia tanah dan sekalian bersih-bersih di PTPN”, imbuh Firdaus.

Sealain itu, Komitmen Presiden Jokowi Ini juga sejalan dengan penegasan Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI akhir September lalu. Pada saat itu Menteri Erick Thohir mengatakan, adanya perilaku koruptif dibalik utang jumbo yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero) alias PTPN, Ini merupakan penyakit lama, yang sudah dia tahu, dan ini seperti suatu korupsi terselubung yang memang harus dibuka dan harus dituntut orang yang melakukan.

 “Oleh karenanya kami mendesak Pak Menteri untuk membuka kasus-kasus korupsi terselubung di PTPN V terkait Kerjasama antara PTPN V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau,” kata Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, usai bertemu dua orang petani sawit Kopsa-M, Kamis (07/10/2021) di Jakarta.

IPW Mendesak Kabareskrim Polri

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Indonesia Police Watch (IPW) yang mendesak Bareskrim Polri untuk segera menuntaskan dugaan kasus perampasan lahan 390 hektar milik petani desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau oleh mafia tanah yang bernaung dalam perusahaan PT. LI. Hal itu disampaikan Ketua IPW, Sugeng teguh Santoso melalui keterangan tertulisnya kepada inilahonline.com, Minggu (10/10/2021).

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, SH, MH. (Foto : Frametis).

“Permintaan kami kepada Bareskrim Polri ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Polri jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah dan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang terleibat dan membekingi mafia tanah.,” ujarnya.

Menurut Sugeng, Bareskrim Polri sendiri sudah turun ke lapangan namun dikatakan bahwa tanah yang dikuasai PT. LI berasal dari hibah kepala suku atau Ninik Mamak. Padahal, Ninik Mamak sudah membantah tidak pernah memberikan hibah ke perseorangan. 

“Ninik Mamak hanya memberikan hibah kepada Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) melalui Surat Mandat dari empat Suku Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau tertanggal 25 Juni 2001,” tandasnya.

Lebih lanjut Sugeng menjelaskan, Ninik Mamak dari empat suku tersebut mengeluarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat seluas 4.000 hektar kepada 997 Petani Sawit. Termasuk didalamnya, lahan 390 hektar yang dirampas oleh PT. LI yang dimiliki oleh 200 petani anggota KOPSA-M. 

“Bahkan dari kasus perampasan lahan petani tersebut, Ketua Petani Sawit Makmur Anthony Hamzah ditersangkakan oleh Polres Kampar, Polda Riau karena dianggap menyuruh dan membantu menyediakan sarana melakukan ancaman kekerasan terhadap PT. LI,” ungkapnya.

Kata Sugeng, perampasan lahan itu sendiri, dilaporkan oleh Disna Riantika ke Bareskrim Polri dengan nomor : LP/B/0337/V/2021/Bareskrim tertanggal 27 Mei 2021 dengan Terlapor Endrianto Ustha selaku penjual ke PT. LI dengan Direktur Utama HS.

“Dalam la[oran Polisi itu, pasal yang dikenakan yakni pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak,” terangnya.

Masih kata Sugeng, namun Hanya kurang dari sebulan, Bareskrim Polri telah turun ke Riau berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP.Lidik/891/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor: SP. Gas/892/VI/2021/Dittipidum tertanggal 15 Juni 2021.

Untuk itu, IPW mengimbau Institusi Polri mengawal kebijakan Presiden Jokowi membasmi mafia tanah dari bumi Indonesia. Sehingga Polri harus memproses dan membela rakyat dari tangan-tangan kejam mafia tanah. Sebab, dengan perampasan yang dilakukan oleh PT. LI itu, jelas menyengsarakan ekonomi masyarakat petani.

“Pendapatan mereka para petani seolah ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, karena sudah  terkena dampak akibat Covid-19 juga tidak menerima pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarganya.,” imbuhnya. (Piya Hadi)

Komentar