INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Sebanyak 85 pejabat eselon IV dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, mendapat promosi dan mutasi sesuai dengan bidang masing-masing. Pelantikan kepada pejabat ini untuk mengisi jabatan yang kosong semenjak ditinggal pindah atau mutasi ke luar jawa.
”Pelantikan pengawas eselon IV ini sebagai tindak lanjut dari promosi dan mutasi, serta 34 pejabat pengawas yang kosong tempo hari,”kata Heri Santosa Kakanwil ATR/BPN Jawa Tengah kepada INILAHONLINE di Semarang, Senin (26/3/2018).
Menurut Heri, pengangkatan pejabat pengawas ini sebenarnya sebagai bentuk penghargaan atau reward kepada yang bersangkutan, karena kinerja yang dibebankan dilaksanakan dengan baik dan tidak mengalami berbagai kendala. Artinya, pejabat yang dilantik sebagai bentuk promosi karena tindak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
”Dalam pelantikan ini ada mutasi dan promosi untuk mengisi kekosongan pejabat yang kosong, setelah ditinggal mutasi ke luar jawa,”ujarnya.
Namun demikian, lanjut Heri, dalam satu bulan lalu terdapat 10 pejabat di lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, mendapat promosi ke Provinsi luar Jawa meliputi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Maluku Utara, Ambon, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Badana Pewrtanahan Pusat dan Kalimantan Barat.
”Jadi pejabat yang dilantik ini sebagai bentuk reward dan punisment yang harus dilakukan di lingkungan kantor Wilayah BPN Jateng,”paparnya.
Dijelaskan, untuk mempercepat memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pejabat-pejabat atau pegawai yang berprestasi, sehingga tugas yang yang dibebankan sesuai dengan tupoksinya berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan.
”Kinerja yang dikerjakan baik, maka promosi jabatan pasti akan diperoleh. Sebaliknya bagi pegawai yang kinerjanya tidak baik mutasi juga diterapkan,”katanya.
Menyinggung tentang program pensertifikatan tanah yang dinilai Politisi Amien Rais, sebagai usaha yang bohong-bohongan, Heri Santosa dengan tegas menyanggahnya. Program Pemerintah Presiden Joko Widodo pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sangat membantu masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan haknya yang mempunyai kekuatan hukum.
”Terbukti masyarakat bisa menerima sertifikat tanah dengan cara mudah dan gampang. Bahkan masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak BPN yang melakukan sertifikat dengan cepat,”tururnya.
Kendati demikian, menurutnya, pensertifikatan tanah yang dibebankan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2018 dengan sebanyak 1,2 juta sertifikat bisa tercapai, meski harus melakukan kerja keras dari para pegawainya di berbagai daerah di tingkat dua.
”Target yang dibebankan untuk Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah bisa terlampaui dengan baik,”paparnya.(Suparman)
Komentar