oleh

Komisaris Utama PT Sentul City Tbk Minta Hakim PKPU Bertindak Tegas

INILAHONLINE, JAKARTA

Komisaris Utama PT. Sentul City, Tbk Basaria Panjaitan memberikan penjelasan terkait berlangsungnya sidang perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara pemohon Alfian Tito dengan termohon PT Sentul City, Tbk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

“Kami meminta kepada majelis hakim agar bertindak tegas. Karena, sejak awal Sentul City sudah memenuhi permintaan pemohon sebagaimana diminta dalam surat somasi,” ujar Komisaris Utama PT. Sentul City,Tbk Basaria Panjaitan kepada media, Kamis (3/12/2020)

Menurutnya, majelis hakim diminta mempertimbangkan niat baik termohon dalam memenuhi kewajiban kepada pemohon, karena sejak awal, PT Sentul City sudah memenuhi permintaan pemohon sebagaimana diminta dalam surat somasi.

“Maka dengan pertimbangan bahwa Sentul City sudah memenuhi kewajibannya tersebut, maka sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk PKPU,” kata Basaria Panjaitan yang juga mantan Wakil Ketua KPK itu.

Seperti diketahui, pada Kamis (3/12/2020) dan Jumat (4/12/2020) tengah berlangsung sidang perkara Penundaan Kewajiban Bayar Utang (PKPU) dengan pemohon Alfian Tito Suryansah dan termohon PT Sentul City, Tbk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan majelis hakim Dulhusin, Robert, dan Made Sukereni.

“Sebelumnya, pada tanggal 26 Oktober 2020, pemohon mengirimkan surat somasi kepada termohon atas keterlambatan penyerahan unit yang menjadi obyek Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) yakni di Green Mountain Residence Jalan Gunung Kelimutu nomor 0076, luas tanah 81 meter persegi,” paparnya.

Menurut Basaria Panjaitan yang juga mantan jenderal bintang satu Polri tersebut menjelaskan, dalam surat somasi yang dilayangkan kuasa hukumnya, Salim TheAtmaja SH, pemohon minta agar termohon segera melakukan serah terima unit dalam kondisi fisik 100% jadi, atau termohon mengembalikan uang (refund) yang sudah dibayarkan pemohon secara tunai.

‘’Permintaan pemohon ini sudah kami penuhi. Kami sudah mengundang pemohon untuk serah terima unit, tapi pemohon tidak datang. Kami juga sudah mentransfer uang sejumlah yang diminta pemohon, tetapi juga dikembalikan,’’ kata Basaria.

Basaria mengaku heran atas sikap pemohon yang menolak serah terima unit dan juga mengembalikan uang refund. Padahal, katanya, dalam surat somasinya, dia meminta serah terima unit atau refund berikut dendanya.

“Kami juga mengingatkan para pihak tentang adanya mekanisme serah terima unit secara otomatis (STO) sebagaimana diatur dalam PPJB antara PT Sentul City Tbk dengan pemohon.,” tandasnya.

Lebih lanjut Basaria mengatakan, bahwa didalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Pasal 7.5, telah sepakat adanya serah terima unit secara otomatis, sehingga mekanisme serah terima otomatis ini berlaku jika pihak kedua (pembeli) tidak memenuhi undangan serah terima dari pihak pertama (penjual) selambat- lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kalender.

“Terhitung sejak tanggal surat undangan dilayangkan tersebut yang dikirim melalui kurir atau perusahaan ekspedisi yang ditunjuk oleh pihak pertama, maka dengan telah lewatnya waktu pihak kedua, dianggap menyetujui serah terima tanah dan bangunan secara otomatis.,” ungkapnya.

Maih kata Basaria, batas waktu 10 hari sebagaimana diatur PPJB sudah terlewatkan, maka mekanisme serah terima otomatis berlaku.”Untuk itu, kami minta agar majelis hakim bertindak tegas kepada para pihak yang diduga memiliki itikad tidak baik dengan menggunakan Peradilan Niaga PKPU,” pungkasnya. (Piya Hadi)

Komentar