oleh

Konferprov PWI Jateng Cacat PD-PRT, Tim GP Laporkan ke Dewan Kehormatan PWI Pusat

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat diminta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jawa Tengah (Jateng). Pasalnya, proses Konferensi dinilai telah melanggar Peraturan Dasar-Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT). Demikian ditegaskan Rony Yuwono, Ketua Tim Kampanye Calon Ketua PWI Jateng Gunawan Permadi (GP), Sabtu (19/9/2020)

“Atas dasar pelanggaran PD-PRT tersebut tidak ligitimate. Untuk itu, maka sudah selayaknya pelaksanaan Konferprov PWI Jateng cacat hukum dan layak dibatalkan,” ujarnya.

Menurut Rony, ini bukan soal kalah menang, karena GP beserta pendukungnya sebumnya melakukan walkout dalsm sidang konferensi yang pesertanya tidak korum, karena dari jumlah peserta yang memiliki hak pilih 265 orang, tapi yang hadir kurang dari dua pertiga peserta.

‘Kami sudah mengirimkan surat aduan kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat. Kami berharap agar Dewan Kehormatan memberikan keputusan cacat hukum atas pelaksanaan Konferprov PWI Jateng,” kata Rony yang juga salah satu Redaktur Harian Suara Merdeka itu.

Rony menjelaskan, pada mulanya semua berharap Konferprov 2020 PWI Jateng berlangsung dengan demokratis dan alamiah. Namun, terjadi pelanggaran-pelanggaran selama sidang pertama konferensi pada 18 September 2020 via zoom. Kronologi pelanggaran diantaranya bahwa penetapan pimpinan sidang tidak sesuai prosedur. Pimpinan sidang tidak dipilih oleh forum peserta konferensi, namun sudah disiapkan oleh panitia, yakni saudara Sosiawan didampingi Zaenal Mutaqin dan Isdiyanto.

“Lalu kemudisn jumlah peserta tidak memenuhi kuorum 2/3 jumlah anggota sebanyak 365 orang. Berdasarkan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Pasal 33 ayat 2, konferensi dapat ditunda maksimal satu bulan apabila peserta tidak memenuhi kuorum. Penyelenggaraan dengan zoom tidak berarti menghapus substansi konferensi sebagaimana diatur dalam PD/PRT,” jelasnya.

Lebih jauh Rony memaparkan, jika merujuk Pasal 33 dalam PD PRT tersebut, pimpinan sidang tidak menyatakan menunda sidang. Pimpinan sidang hanya menskors sidang selama 20 menit untuk menunggu peserta mengikuti konferensi, yang pada saat dibuka hanya dihadiri sekitar 60 orang. Setelah skors dicabut, sidang langsung dilanjutkan tanpa kesepakatan peserta. Setelah break siang, peserta hanya mencapai 55 orang.

“Selain itu, hak anggota untuk menyampaikan pendapat, argumen, tanggapan dan sanggahan tidak diakomodasi oleh pimpinan sidang.
Sehingga kami berinisiatif mendatangi Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari untuk menyampaikan secara langsung keberatan kami dan menyerahkan laporan temuan beserta bukti-bukti pelanggaran menjelang Konferprov.

“Namun Ketua Umum bersikukuh sidang dilanjutkan dan hanya berjanji akan mengevaluasi penyelenggaraan berdasarkan laporan tersebut. Sehingga konferensi terkesan dipaksakan”, ungkapnya.

Menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut serta merespons keputusan Ketua Umum PWI Pusat, para pendukung calon Ketua PWI Jateng Gunawan Permadi memutuskan walk out dari sidang via zoom konferensi dengan permintaan agar Konferprov ditunda untuk persiapan yang lebih baik. Perlu ditegaskan bahwa calon ketua PWI Gunawan Permadi menyatakan walk out dari konferensi dan bukan mundur dari pencalonan.

”Untuk itu, kami memohon kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat untuk meninjau keabsahan Konferprov 2020 PWI Jateng, membatalkan seluruh tahapan Konferprov, mengambil alih kepengurusan PWI Jateng oleh Pusat dengan caretaker hingga pelaksanaan ulang Konferprov yang demokratis dan taat PD/PRT,” tegas Rony. (Red)

Komentar