INILAHONLINE.COM, KOTA MUNGKID — KPU Kabupaten Magelang berhasil meraih peringkat kedua Predikat Badan PubliK Informatif untuk kategori penyelenggara pemilu se-Jawa Tengah pada malam penghargaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Patra Semarang, Senin (9/12-2024) lalu.
Ketua KPU Magelang, Ahmad Rofik, Rabu (11/12-2024) mengungkapkan, bahwa raihan prestasi ini merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran KPU Kabupaten Magelang. Penghargaan ini adalah bonus dari kinerja semua pihak, terutama dalam menyajikan informasi kepemiluan.
“Raihan ini adalah prestasi dari hasil kerja sama seluruh jajaran KPU Kabupaten Magelang, termasuk dukungan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Magelang,” katanya.
Menurut Rofik, kategori penyelenggara Pemilu dan pemilihan lainnya, peringkat pertama diraih KPU Provinsi Jawa Tengah. Peringkat ketiga KPU Jepara, keempat KPU Kudus dan kelima KPU Kota Magelang.
Diketahui, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana mengatakan, bahwa monitoring evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik merupakan agenda tahunan yang digelar sejak tahun 2016, dan tahun 2024 ini merupakan tahun ke-9, untuk mengetahui dan mengukur keterbukaan informasi publik pada badan publik.
Penilaian keterbukaan informasi publik ini telah melewati sejumlah tahapan diantaranya penilaian website (laman/situs) badan publik, penggunaan akun media sosial, pengisian SAQ, visitasi dan terakhir adalah presentasi uji publik didepan tim penilai dari KI Jawa Tengah. Penilaian dilaksanakan secara paralel dalam jangka waktu enam bulan.
Menurut Indra, monev tahun 2024 ini merupakan tahun istimewa karena KI Jawa Tengah melaksanakan Monev terhadap 218 badan publik di Provinsi Jawa Tengah mulai dari kategori badan publik Provinsi Jawa Tengah, badan vertikal, SKPD, penyelenggara pemilu hingga badan layanan umum rumah sakit.
Metode penilaian yang digunakan dari tahun ke tahun terus diperbarui melalui kerja sama dengan organisasi non pemerintah, akademisi dan praktisi. “Inovasi dan digitalisasi serta ketersediaan informasi pengadaan barang dan jasa menjadi poin penting dalam penilaian keterbukaan informasi public,” tandasnya. (Ali Subchi)
Komentar