oleh

Lelah Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Ketua KPU Kota Bogor Usulkan Hapus Kampanye

INILAHONLINE.COM, BOGOR

Tak hanya peserta Pemilu dari kalangan partai politik yang merasa kelelaham akibat energi mereka terkuras habis ketika mengikuti kampanye selama tujuh bulan (23 September 2018-13 April 2019), dalam evaluasi fasilitasi kampanye, Rabu (31/7/2019) ternyata pengurus KPU Kota Bogor juga kelelahan, meski tak sampai meninggal dunia, seperti 700 orang lebih petugas penyelenggara pemilihan umum serentak (Pilpres dan Pilleg) 2019 di Indonesia.

“Kami juga lelah. Dikit-dikit ada yang lapor. Ada yang bertengkar, karena APKnya dicabut. Salah cabut lantaran dipasang di Taman. Tapi, ternyata boleh pasang di Taman karena ada SK KPU yang mengacu ke Edaran Sekda. Eh nggak lama lagi muncul temuan dan laporan baru, sehingga KPU layaknya tempat sampah. Banyak temuan dan laporan, tapi nggak jelas saksi-saksi dan alat buktinya, sehingga tak dilanjutkan ke instansi terkait,” ungkap Samsudin, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bogor periode 2018-2023 ketika memberikan closing statement pada acara Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 KPU Kota Bogor di Bumi Katulampa, Rabu (31/7/2019).

Di hadapan pengurus parpol, Kesbangpol, Bawaslu, KPU, PWI, Danramil, Polres, dan Pemimpin Redaksi Media Massa, Samsudin berharap, dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang dicatat oleh Satpol PP Kota Bogor sebanyak 1.184 kasus, namun oleh Bawaslu dinyatakan hanya tiga temuan yang diduga melanggar administrasi dan sepuluh laporan yang diduga pidana Pemilu itu tak mengurangi makna kampanye damai di Kota Bogor.

“Aturannya memang gitu sih. Butuh saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang-barang bukti dalam kejadian itu. Jika tak memenuhi syarat materiil, ya tak dilanjutkan. Tidak seperti di luar negeri, meski calegnya sudah jadi legislator, jika syarat materiilnya lengkap bisa diusut.

Di sini Bawaslu cuma diberi waktu tujuh hari setelah peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu. Waktunya mepet sekali. Ini yang perlu diusulkan ke KPU Provinsi dan KPU RI, agar diubah,” tambah Firman Wijaya, Kepala Divisi Penindakan Bawaslu Kota Bogor yang menjadi panelis bersama Samsudin, Kabid Pol PP Kota Bogor, Shahib Khan, Sekretaris PWI Kota Bogor, Dian Prima, dan dipandu oleh Dian itu.

Pada sesi dialog, Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bogor, Riyanti Suryawan mengusulkan agar KPU Kota Bogor merekomendasikan pengusutan terhadap lebih dari 700 orang penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia, diduga karena kelelahan.

“Kalau cuma lelah, pengurus KPU lelah, peserta Pemilu juga lelah. Pak Shahib Pol PP ikut lelah, demikian pula anak buahnya di lapangan yang membuat steril masa tenang, H-3 pencoblosan, berarti bekerja 72 jam mencabuti alat peraga kampanye. Tapi ini kan sampai meninggal dunia. Pasti kerabat dan keluarga yang ditinggalkan ingin tahu, apa sebab sebenarnya, masa hanya karena kelelahan. Ini harus diusut tuntas,” tandas Riyanti, yang duduk berdampingan dengan Dede Juhendi, pengurus KPU Kota Bogor dibenarkan emak-emak lain dari parpol yang turut hadir dalam evaluasi sebagai rangkaian pentahapan Pemilu 2019 itu.

Meski dinilai kondusif alias damai selama kampanye, lantaran tak ada kaca pecah atau rumah dibakar dalam Pemilu 2019, pihak Satpol PP Kota Bogor menilai tingkat kepatuhan peserta Pemilu 2019 masih rendah dan ukuran alat peraga kampanye yang melebihi batas yang ditentukan membuat kumuh kota.

“Karena itu, selain usul agar waktu pencopotan APK dibuat H-7, bukan H-3 dari tanggal pencoblosan, kami juga usul agar jelas titik-titik di jalan protokol, dikuatkan dengan Perda. Kan kami ini penegak Perda. Kenapa H-7, agar ada waktu buat petugas di lapangan. Kalau H-3, selama 72 jam siang malam petugas kami mencabuti APK, lelah. Kalau sakit, siapa yang bertanggungjawab?,” tegas Shahib yang berdarah Pakistan itu.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua KPU Kota Bogor juga mendiskripsikan hasil riset sebuah lembaga independen, ternyata kampanye Pemilu 2019 tidak efektif, hanya berkontribusi 28 persen. Padahal selama tujuh bulan kampanye, energi peserta Pemilu, juga penyelenggara Pemilu terkuras habis. Jika demikian, Samsudin mengusulkan sebaiknya kampanye dalam Pemilu dihapuskan saja. “Kan tidak efektif. Dan Pemilu dibuat tiga tahap. Pertama Pilpres dan Pilleg DPR/DPD RI. Kedua Pilgub dan Pilleg DPRD Provinsi. Ketiga Pilwalkot/Pilbup dan Pilleg DPRD Kota/Kabupaten,” usulnya.

Ia juga sangat setuju, jika KPU Kota Bogor merekomendasikan agar kematian lebih dari 700 penyelenggara Pemilu 2019 diusut tuntas, sehingga demokrasi di negeri ini benar-benar berjalan mulus, dengan peningkatan kerjasama di antara empat pilarnya, yakni Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Insan Pers. “Aturan yang selama ini masih berada di grey area dalam kampanye peserta Pemilu di media massa agar diperjelas dan tak menimbulkan kontradiksi di lapangan,” tambahnya.

(Cheyne Amandha Miranda)

Komentar