LPKSM Pandawa Lima : Tiga Sektor Jasa Dapat Laporan Tertinggi dari Konsumen

InilahOnline.com (Kabupaten Sukabumi) – Hasil kajian Lembaga Perlindungan Konsumen Swa-daya Masyarakat (LPKSM) Pandawa Lima Sukabumi, Jawa Barat, tiga sektor jasa mendapat laporan tertinggi dari konsumen. Ketiga perusahaan itu yakni, perusahaan jasa pembiayaan (leasing), perbankan, dan asuransi.

Menurut Ketua LPKSM Pandawa Lima, Berly Lesmana, peraturan untuk ketiga sektor jasa itu cukup lengkap, baik yang dikeluarkan Kemeterian Keuangan, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan masih banyak ditabrak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Catatan kami, itu terjadi sejak 6 Agustus 2014 sampai dengan saat ini. Hingga saat ini, masih banyak perusahaan jasa pembiayaan tidak menyesuaikan perjanjian baku sesuai POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 13 Tahun 2014 tentang perjanjian baku,” kata Berly melalui pesan whatsapp yang diterima Senin (18/12/2017).

Ia mengatakan POJK sudah memberikan batasan waktu kepada PUJK untuk menyesuaikan perjanjian baku, selambat-lambatnya pada Agustus 2014. “Konsumen masih menjadi objek aktivitas untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelau usaha melalui kiat promosi, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Bahkan para pelau usaha itu masih banyak melakukan penawaran melalui alat elektronik yang bisa berimbas terhadap ketidakamanan informasi data konsumen,” jelas dia.

Sekretariat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Pandawa lima, di Jalan Ahmad Yani, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, tambah dia, banyak konsumen tidak diberikan salinan perjanjian baku. “Dan hal ini bisa dicek langsung kepada konsumen. Dengan kata lain, fenomena pelanggaran berjamaah ini, sangat berkorelasi dengan tingginya angka pengaduan konsumen baik ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maupun LPKSM atau YLKI,” tandas dia.

Ia mengatakan saat ini masih saja terjadi penarikan unit kendaraan di jalan oleh oknum debt colector utusan perusahaan jasa pembiayaan. “Dasar penarikan ini menurut mereka tertuang dalam klausula baku yang ada dalam perjanjian. Padahal pada POJK nomo1 1 tahun 2013 pasal (21) dan (22), serra SE OJK Nomor 13 tahun 2014 maupun dalam UUPK pasal (18), hal tersebut dilarang. Dan sanksinya bisa dikenakan pidana, perdata, maupun administrasi,” jelas dia.

Jika mengacu pada amanat Perpres Nomor : 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS PK) yang diundangkan 8 Mei 2017, imbuh dia, maka sektor jasa keuangan (perbankan, perusahaan pembiayaan dan asuransi) tersebut termasuk sembilan sektor prioritas yang sudah harus tercapai dalam tiga tahun atau hingga tahun 2019. “Agar tercapai, sejak saat ini pengawasan dan penegakan hukum harus segera dioptimalkan,” katanya. (CJ/Roni Samosir)

banner 521x10

Komentar