oleh

Merasa Terancam Para Petambak Laporkan Satpol PP Kota Semarang Ke Polda Jateng

INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Merasa lahannya mau digusur oleh Pemerintah Kota Semarang, kuasa hukum petambak di Terboyo Kulon, Genuk, dari kantor hukum Independent dan Partner, Bangkit Mahanantiyo, bersama para petambak, melaporkan petugas Satpol PP Kota Semarang ke Polda Jawa Tengah, Jumat (17/8).

”Laporan disampaikan kepada yang berwajib karena tindakan perusakan posko perjuangan, yang dibangun di lahan tambak yang dijadikan area pembuangan (disposal) tanah kerukan sedimentasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT),”ujar Bangkit Mahanantiyo.

Menurutnya, perbuatan perusakan yang dilakukan petugas Satpol PP tersebut, melanggar Pasal 170 KUHP. Dalam pasal tersebut dikatakan, barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

”Perbuatan oknum Satpol PP Kota Semarang telah masuk delik pidana dengan melakukan perusakan dan pengambilan secara paksa. Karena itu kami melaporkan perbuatan mereka ke Polda Jateng,” kata Bangkit seperti dukutif Tribun Jateng, Minggu (19/8).

Satpol PP, katanya, selain melanggar Pasal 170, petugas Satpol PP juga melanggar Pasal 362 KUHP yang berbunyi, barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

”Jadi apa yang dilakukan para Satpol PP dengan merusak itu, jelas sudah melawan hukum,”paparnya.

Ia menceritakan, ada beberapa saksi yang melihat kejadian perusakan yang dilakukan oknum Sapol PP Kota Semarang pada posko perjuangan petambak. Dari keterangan saksi Aris Basuki, perusakan tersebut berlangsung Kamis (16/8) sekitar pukul 17.00 WIB.

Para pelaku perusakan mengendarai 3 unit mobil, 2 Mobil Patroli Satpol PP dan satunya mobil minibus berwarna hitam. Kejadian berlangsung sangat cepat dan setelah selesai dibongkar ada juga spanduk yang dibawa.

”Saat kejadian situasi di area tambak sangat sepi, sehingga oknum Satpol PP, melakukan perusakan tanpa ada yang menghalangi. Setelah selesai, mereka langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi,”jelasnya.

Bangkit menilai, apa yang dilakukan oknum Satpol PP tersebut jelas mencederai hukum. Bahkan petugas Satpol PP tidak menghormati proses hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Semarang bernomor 328/Pdt.G/2018/PN.SMG yang diajukan petambak.

”Adanya gugatan itu, mengakibatkan lahan tambak tersebut status quo. Maka sebelum adanya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap, lahan sengketa tersebut harus disterilkan dari segala aktivitas yang terdapat di atasnya,”tegasnya.

Merasa Terintimidasi oleh Aparat

Sementara itu, pengelola tambak di Terboyo Kulon, Teha Edy Djohar menyesalkan, perusakan posko perjuangan yang dilakukan oknum Satpol PP Kota Semarang di saat proses hukum sedang berjalan.

”Kami tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka berperilaku seperti itu. Tanpa adanya pemberitahuan, tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tanpa ada peringatan, mereka semaunya melakukan tindakan sesuka hati,” kata warga Tambakrejo itu.

Menurutnya, pihaknya merasa terintimidasi dengan adanya perbuatan perusakan oleh oknum Satpol PP. Ia meminta Satpol PP maupun Pemkot Semarang menghormati proses hukum yang berjalan, dengan tidak melakukan upaya apapun yang berdampak pada lahan tambak dan dirinya selaku pengelola yang sudah puluhan tahun.

”Jelas hal ini mengintimidasi kami sebagai petani tambak. Kami akan tetap mencari keadilan dengan didampingi kuasa hukum,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro P Martanto mengiyakan laporan tersebut. Hanya sejak awal proses pengosongan lahan tambak yang digunakan untuk lahan disposal sedimentasi Sungai BKT sudah sesuai prosedur. Padahal, lahan tambak di Terboyo Kulon itu adalah aset Pemkot Semarang, sehingga tidak diperbolehkan ada pendirian posko atau bangunan di atas lahan tersebut tanpa izin dari Pemkot Semarang.

“Intinya apa yang kami lakukan itu sesuai prosedur. Tidak mungkin kami bertindak tanpa seizin Wali Kota Semarang, karena tugas Satpol PP salah satunya mengamankan aset Pemkot,”tandasnya.(Suparman)

Komentar