oleh

Ombudsman Ingatkan BPJS untuk Berhati-hati dalam Menerbitkan Kebijakan

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Rencana Pemerintah soal akan menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk kenaikan dan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti SIM, Paspor, dan layanan administratif lainnya menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

Terkait hal itu, Ombudsman Republik Indonesia memandang perlu kehati-hatian dalam menerbitkan suatu kebijakan mengenai sanksi yang tidak diatur oleh Undang Undang.

“Tidak ada negara yang berhasil mengembangkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat rentan tanpa setting kelembagaan sosial-ekonomi yang jelas dan terintegrasi dengan kebijakan sosial,” ujar Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).

“Akar sebabnya adalah negara gagal membangun kelembagaan sosial ekonomi rakyat meski meskipun telah dimandatkan oleh konstitusi,” ujarnya seperti dikutif dari kantor berita rmol.

Ombudsman mengingatkan kepada Dirut BPJS untuk berhati-hati. Kegagalan pemerintah membangun kelembagaan sosial-ekonomi tidak lantas harus membuat rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. “Pelayanan publik itu hak konstitusional warga,” tegasnya.

“Jangan jadikan kambing hitam atas kegagalan sistemik ini. Bagaimanapun mereka memiliki hak yang sama dengan saudara-saudara mereka yang lebih beruntung karena memiliki kesempatan kerja di sektor formal maupun warga yang mendapatkan subsidi dari negara,” jelas Alamsyah.

“Untuk rasa keadilan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pengalihan premi berupa tunjangan kesehatan para pejabat negara dan sejenis yang dibayarkan negara kepada perusahaan asuransi selama ini. Termasuk para pejabat di BPJS sendiri, agar adil,” tutupnya.

(Red/rmol)

Komentar