Panglima TNI : Prajurit TNI Harus Bisa Menjadi Contoh dan Teladan Bagi Masyarakat

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, S.E., M.M., memimpin upacara gelar operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer (POM) tahun 2019 yang dilaksanakan di Mako Pomdam IV/Diponegoro Jumat pagi (8/2).

Operasi Penegakan Ketertiban serta Operasi Yustisi merupakan salah satu upaya TNI untuk membangun sistem dan manajemen yang tertata dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan.

Dalam amanat tertulis Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang dibacakan Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan, upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting, memberi dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI.

Hal ini harus diwujudkan secara tegas dan berwibawa, baik perorangan maupun kesatuan, sesuai dengan tema Operasi Gaktib Tahun 2019 yaitu Dengan Operasi Gaktib TA 2019, Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit dalam mendukung Tupok TNI guna mewujudkan Bersama rakyat TNI kuat. Dan tema Operasi Yustisi tahun 2019 “Kita pelihara dan tingkatkan harmonisasi dengan Rakyat agar bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional dan siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian”.

Selain itu, operasi Penegakan Disiplin dan Operasi Yustisi yang digelar diharapkan bisa turut mendorong tercipta dan terjaganya komitmen TNI yang netral dalam kegiatan politik akbar ini, baik institusi, satuan, maupun individu.

Hal ini mengingat Tahun 2019 merupakan Tahun Politik, yaitu akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak dengan pemilihan anggota legislatif. TNI berkomitmen dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan aman dan sukses sehingga stabilitas nasional selama, sebelum, dan setelah pemilihan dapat terjaga dengan baik.

“Saya tegaskan seluruh prajurit TNI agar bersikap netral dan tidak terseret ke arah dunia politik”, tegas Panglima TNI.

Lebih lanjut Jenderal bintang empat ini menjelaskan terkait kemajuan teknologi yang telah mendatangkan era Revolusi Industri 4.0 menuju peradaban baru manusia yang lebih maju. Namun perlu diingat setiap kemajuan selalu memiliki paradoks yang berupa ancaman terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Tak hanya itu, dinamika perubahan lingkungan strategis yang sedemikian cepat, telah menghadirkan berbagai bentuk ancaman kontemporer yang bersifat asimetris, proksi dan hibrida yang semakin mengemuka dan sulit diprediksi.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., guna mengantisipasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan media sosial, media elektronik (kejahatan Siber dan ITE), prajurit Pom TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan untuk dapat mencegah dan menindak kejahatan dimaksud.

Hal ini dimaksudkan untuk membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial, dan media lainnya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan nama baik TNI baik secara individu maupun institusi melalui penyebaran berita palsu (hoax).

Diharapkan tugas memelihara dan menegakkan hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI harus berjalan maksimal. Sehingga Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi dapat dikembangkan kearah peningkatan profesionalitas petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI sehingga kepatuhan terhadap norma, peraturan dan hukum dapat ditegakkan, baik atas kesadaran individu maupun secara struktural formal.

Panglima TNI berharap agar seluruh petugas Polisi Militer memiliki kesamaan persepsi dalam melaksanakan tugas dilapangan, baik dengan sesama polisi militer angkatan maupun dengan Lembaga penegak hukum lainnya, tetap berpedoman pada kebijakan pimpinan TNI sehingga mampu menghindari kesalahpahaman.

“Prajurit TNI harus bisa menjadi contoh baik dan teladan bagi masyarakat di lingkungannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI cenderung akan dicontoh oleh masyarakat umum”, harap Panglima TNI.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, S.E., M.M., menambahkan dalam rangka mengahapi Tahun politik 2019, telah ditegaskan kepada seluruh prajurit jajaran Kodam IV untuk memegang teguh netralitas dengan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kontestan. Selain itu, Kodam IV juga siap membackup Polri dalam tugas perbantuan menjaga ketertiban dan keamanan.

(Pendam IV/Dip)

banner 521x10

Komentar