PATIRO : Biaya Pendidikan SMA/SMK di Jawa Tengah Bisa Digratiskan

Daerah, Pendidikan527 Dilihat

InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Meski masih mengundang pro dan kontra pelaksanaan biaya satuan pendidikan SMA/SMK di Jawa Tengah, sebenarnya bisa digratiskan asal pemerintah Provinsi Jateng mempunyai komitmen terhadap anggaran pendidikan. Padahal, biaya pendidikan tersebut bisa dipenuhi melalui APBD.

”Kebutuhan biaya pendidikan SMA/SMK per siswa dalam satu tahun di Kota Semarang sekitar Rp 3 juta. Tapi karena pemerintah pusat memberikan bantuan melalui BOS sudah mengalokasikan Rp 1,4 juta per siswa dalam setahun, sehingga kekurangannya Rp 1,6 juta dibebankan pada oang tua siswa,”kata Direktur PATTIRO Semarang Widi Nugroho di Semarang, Kamis (24/8/2017).

Dijelaskan Widi, kebutuhan biaya pendidikan SMA/SMK per siswa per tahun,jika dihitung dari jumlah kursi ada sekitar 209 ribu siswa. Artinya, kebutuhan biaya pendidikan sekitar Rp 340 miliar. Angka tersebut kecil dibanding nominal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan pada tiap pegawai pemprov yang mencapai Rp 2,6 triliun per tahun.

“Jika hanya Rp 340 miliar, pemprov Jateng mestinya bisa meng-handle pengelolaan pembiayaan di SMA/SMK. Oleh karena itu, yang dibutuhkan hanya komitmen pemprov,”tegas Widi dalam diskusi yang digelar forum wartawan Provinsi Jateng, di gedung DPRD Jateng, Kamis (24/8/2017).

Selain pembiayaan pendidikan untuk siswa, kata Widi, APBD pemprov mestinya juga bisa mengkover honor untuk semua Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), tak perlu menarik iuran dari masyarakat. Namun jika GTT dan PTT di Jateng ada sekitar 16 ribu orang maka hanya butuh anggaran sekitar Rp 35 miliar.

“Coba, dibandingkan anggaran di Dinas Pendidikan provinsi saat ini, untuk kebutuhan makan, minum, dan snack pada kegiatan mereka saja sebesar Rp 17 miliar. Perjalanan dinasnya mencapai Rp 12,3 miliar. Ini menjadi hal yang ironi di dinas pendidikan provinsi,” katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, mengungkapkan didalam tahun 2017 ini, Dinas Pendidikan pemprov Jateng mengelola 20 persen anggaran dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 23 triliun atau sekitar Rp 1,23 triliun.

”Dana Rp 1,23 triliun tersebut sudah termasuk alokasi dari pemerintah pusat untuk BOS sebesar Rp 724 miliar. Sisanya dari APBD provinsi Rp 500 miliar. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja dinas, dan perjalanan dinas,”paparnya.

Namun demikian supaya biaya pendidikan tingkat SMA/SMK gratis, Moh Zen meminta lembaga terkait seperti Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng untuk ditingkatkan agar masyarakat tidak dikenakan biaya pendidikan.

”Saya mengapresiasi Pemkot Semarang yang memberi subsidi ke sekolah sebesar Rp 1,2 juta per siswa miskin. Kalau untuk Jateng anggaran itu biasanya digunakan untuk gaji GTT dan PTT, kebutuhannya hanya Rp 35 miliar, sangat kecil,” katanya.(Suparman)

banner 521x10

Komentar