oleh

Pemerintah Tetapkan 21 Agustus 2020 Cuti Bersama, Polda Metro Jaya Siagakan 749 Personel

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan, pemerintah telah menetapkan 21 Agustus 2020 sebagai cuti bersama, setelah sehari libur nasional Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang jatuh pada 20 Agustus 2020. Lantaran libur panjang itu, jajaran Polri bersiaga mengantisipasi tingginya volume kendaraan.

“Kabarkan untuk masyarakat luas bahwa Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sebagai cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Tahun Baru Islam 1442 Hijriah,” sebut Pratikno kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).

Pratikno mengatakan, penetapan cuti bersama itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020, tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Akibat libur nasional dan cuti bersama yang berdekatan dengan hari Sabtu dan Minggu ini, dipastikan selama empat hari masa liburan di akhir pekan ini, sejumlah ruas jalan yang menuju ke tempat-tempat wisata bakal diserbu wisatawan.

Lantaran itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mensiagakan sebanyak 749 personel, untuk mengantisipasi volume kendaraan yang meningkat di masa libur panjang, yang dimulai Kamis (20/8) besok. “Untuk mengantisipasi sudah menyiapkan 749 personel yang tersebar Satuan Lantas Polda Metro Jaya,” ungkap Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, Rabu (19/8/2020).

Menurutnya, para petugas akan melakukan penjagaan, pengaturan hingga patroli pada titik rawan kemacetan sejak Rabu, petang. Selain itu, juga telah disiapkan skenario lalu lintas untuk mengantisipasi jika terjadi kemacetan. Beberapa rencana yang akan diterapkan seperti contraflow dan one way.

“Kalau ternyata padat, kami laksanakan contraflow mulai dari KM 47 sampai ke Cikampek. Kalau belum cukup kita akan contraflow dari KM 28. Jika masih padat kami siapkan one way,” jelas Sambodo.

Meski begitu, dikatakan dia, untuk penerapan dua aturan itu harus koordinasi dengan Korlantas. Karena, wilayah yang akan diterapkan aturan itu berbatasan dengan wilayah hukum Polda Jawa Barat. “Pasti harus dikoordinasikan dengan pihak korlantas. Karena ini bersinggungan dengan wilayah Polda Jabar,” tandasnya. (DB/Miq)

Komentar