INILAHONLINE.COM, KOTA MUNGKID – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, masuk kategori rawan tinggi terjadinya gesekan antar peserta Pemillu, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislative (Pileg). Untuk itu, Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 bisa mengantisipasi secara dini, guna mencegah terjadinya konflik tersebut.
“Kabupaten Magelang, masuk kategori tingkat tinggi terhadap kerawanan pada Pemilu 2024, karena masuk rangking ke tujuh dengan skor kerawanan 54.25. Ini harus diantisipasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, pada rapat persiapan penyelesaian sengketa dengan KPU dan Partai Politik di Magelang, Selasa (17/10-2023).
Nara sumber pada rapat yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Magelang, adalah Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, Anggota Bawaslu Jawa Tengah periode 2017-2022 Heru Cahyono, Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Ch dan Candra Yoga Kusuma.
Menurut Adi Waryanto, tingkat kerawanan yang dirilis Bawaslu RI tersebut, untuk Jawa Tengah, Kota Semarang (73.26 Skor kerawanan), Kabupaten Sukoharjo (70.20 skor kerawanan), Kabupaten Purworejo (67.11 skor kerawanan), Kabupaten Temanggung (59.05 skor kerawanan). Kabupaten Wonosobo (58.35 skoe kerawanan), Kabupaten Magelang (54.25 skor kerawanan) dan Kabupaten Kendal (53.25 skor kerawanan).
Bahkan Adi Waryanto juga menyinggung gesekan yang terjadi antar simpatisan Parpol wilayah Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang kemarin. “Kami berharap, pelaksanaan pesta demokrasi pada Pilpres, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten kota di Kabupaten berjalan kondusif, lancer dan aman,” pintanya.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Ch menjelaskan, dari hasil IKP yang diumumkan Bawaslu RI, Kabupatan Magelang masuk dalam daftar kategori rawan tinggi. Secara nasional terdapat 85 Kabupaten/ kota dengan tingkat kerawanan tinggi.
Sedangkan Kabupaten Magelang masuk urutan ke tujuh di Jawa Tengah, dengan indeks : 54.25. “Pada saat kita melakukan asesmen, dari empat dimensi di Kabupaten Magelang memang di aspek kontestasi ada beberapa indikator pernah terjadi,” jelas Aini.
Menurut Aini, merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
“Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel,” katanya.
Lebih lanjut Aini mengatakan, polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara Pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara Pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.
“Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital,” katanya. (ali subchi)
Komentar