INILAHONLINE.COM, KOTA BANDUNG — Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengikuti Rapat Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Permukiman, Direktorat Peningkatan Perumahan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rakor ini diikuti oleh 9 kota di Jawa Barat dalam sinergi satu juta rumah perkotaan di Provinsi Jawa Barat. Rakor dilaksanakan di Kantor Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (2/10/2025).
Turut hadir para pengembang, perbankan, instansi, lembaga, yayasan, asosiasi perumahan/permukiman, himpunan perumahan/permukiman, pengusaha, serta BPS, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Riset dan Inovasi daerah dari 9 kota di Jawa Barat.
Sinergi ini dilaksanakan dalam rangka orkestrasi percepatan serta strategi pemerintah provinsi, daerah dan pusat untuk membahas langkah konkret serta identifikasi masalah untuk memperkuat komitmen bersama.
“Jadi yang dibahas itu kesiapan masing-masing daerah dalam program satu juta rumah di Jawa Barat, kendala apa saja yang dihadapi, kemudian bagaimana langkah yang akan diambil termasuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait,” ujar Dedie Rachim.
Saat ini hampir di seluruh kota di Jawa Barat menghadapi kendala terbatasnya ketersediaan lahan dalam mengakses Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu program pemerintah berupa dukungan likuiditas untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki hunian yang layak.
“Itu yang kemudian dicarikan pemecahan masalahnya, apakah memungkinkan aset daerah diikutsertakan atau ada alternatif lain seperti kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Satgas BLBI DJKN Kementerian keuangan, atau bisa juga HGU yang sudah tidak lagi dilakukan langkah pembangunan. Jadi alternatif itu yang kami usulkan dari Kota Bogor,” ujarnya.
Namun, disamping itu kota-kota di Jawa Barat juga mengusulkan adanya inovasi melalui ide kreatif pengembangan bangunan yang sudah ada.
Seperti adanya usul terkait pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk mengkombinasikan pasar dengan rumah susun.
“Jadi banyak hal yang dicari alternatif jalan atas ketersediaan lahan agar pemenuhan perumahan permukiman ini bisa cepat terealisasi seperti yang diharapkan oleh semua,” ujarnya.
Hadir mewakili Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Noviza Temenggung, menyampaikan bahwa saat ini ada berbagai strategi terkait sektor perumahan agar capaian program 1 juta rumah bisa terwujud.
Di antaranya optimalisasi dana APBN, skema segmentasi program pembiayaan, optimalisasi lahan dan sebagainya.
Saat ini Kementerian PKP juga sudah melakukan optimalisasi lahan melalui pendataan lahan milik negara baik BUMN, tanah sitaan, aset eks BLBI, atau sitaan Jaksa Agung guna melakukan upaya peningkatan hunian kawasan.
Terkait usul Wali Kota Bogor untuk memaksimalkan lahan-lahan milik DJKN Kemenkeu, BLBI, Noviza menyampaikan Kementerian PKP sudah melakukan pembahasan dan koordinasi.
“Itu sudah pernah kami sampaikan dengan pembahasan khusus antara direktur lahan berkoordinasi dengan ATR/BPN. Karena memang kolaborasi sudah dilakukan, sedang dicari win-win nya agar tidak berbenturan dengan aturan di masing-masing instansi terkait pemanfaatan lahan,” ujarnya.
Hasil rapat koordinasi ini selanjutnya akan dilaporkan untuk juga dibahas di tingkat pusat.
Dalam hal ini, Noviza juga meminta agar BPS di regional maupun daerah untuk melakukan pendataan secara tepat sasaran terkait data kepemilikan rumah.
Ia berharap dengan rapat koordinasi ini program yang ada bisa berjalan optimal
“Sehingga dengan usulan ini (usul 9 kota di Jawa Barat) maka akan semakin jelas prioritas peruntukannya serta jumlah pasti kebutuhanya,” ujarnya.
Dalam rakor sinergi ini juga hadir Kepala Disperkim Jawa Barat, Indra Maha yang mewakili Gubernur Jawa Barat.(Ian Lukito)
Komentar