oleh

Pergantian Kapolda Sumsel Sudah Tepat, Diharapkan Dapat Mengembalikan Citra Polri Dimata Masyarakat

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Mutasi atau pergantian alih tugas dalam tubuh Polri meruapkan hal biasa, namun yang menjadi berita hangat mutasi penarikan jabatan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Eko Indra Heri oleh Mabes Polri.

Mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan menarik (mengganti-red) Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri sudah tepat dan harus diapresiasi semua pihak.

“Dengan digantinya Kapolda Sumsel, diharapkan, kasus sumbangan dana hibah bodong dari anak Akidi Tio, Heryanty secepatnya segera dituntaskan oleh Kapolda penggantinya, Irjen Pol Toni Harmanto,” ujar Ketua Indonesia Police Watch (IPW, Sugeng Teguh Santoso kepada media, (Rabu, 25/8/2021)

Menurut Ketua IPW itu, bahwa pergantian itu tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/1701/VIII/KEP./2021 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol Wahyu Widada, hari ini Rabu (25 Agustus 2021).

“Dalam surat telegram itu, Irjen Eko Pol Indra Heri akan menempati posisi baru sebagai Koorsahli Kapolri di Mabes Polri. Sementara pengganti Kapolda Sumbar adalah Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang sebelumnya menjabat Sahlijemen Kapolri yang juga mantan Ajudan Wapers Jusuf Kalla 2014-2019. 

IPW menilai dan menegaskan, bahwa pergantian Kapolda Sumsel itu penting dilakukan, agar penanganan kasus dana hibah bodong Rp 2 Triliun oleh Heryanty bisa dituntaskan secara profesional. Karena dengan menuntaskan kasus Heryanty, maka Polri dinilai tegas dan terukur untuk menuntaskannya

“Sebab, masyarakat menilai penanganan yang dilakukan oleh direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel sangat lamban,” tandasnya.

Oleh karena itu, Kapolda Sumsel yang baru Irjen Pol Toni Harmanto kata Sugeng, harus memprioritaskan penuntasan kasus dana hibah bodong Rp 2 Triliun yang sangat memalukan dan mencoreng Institusi Polri.

“Sehingga, siapa pun yang terlibat harus diseret ke meja hijau atas kebohongan dan kegaduhan yang dilakukan Heryanty,” tegas Ketua IPW yang menggantikan Ketua IPW sebelumnya, almarhum Neta S Pane. 

Lebih jauh Sugeng mengatakan, setidaknya Kapolda Sumsel yang baru harus dapat mengembalikan citra Polri di masyarakat khususnya di Sumatera Selatan. Caranya, dengan menetapkan Heryanty sebagai tersangka seperti yang pernah diungkap saat tanggal 2 Agustus 2021 ketika dananya tidak bisa cair. 

“Selama ini, Polda Sumsel masih bungkam atas status hukum Heryanty dan belum pernah secuil pun memberi keterangan ke publik apakah Heryanty memiliki duit atau tidak?”, ujar Sugeng.

Selain itu, masyarakat hanya tahu kalau dana Heryanty pada rekening Giro Bank Mandiri cabang Palembang  tidak cukup untuk mengeluarkan duit dari Bank Mandiri Rp 2 Triliun sesuai bilyet giro.

Padahal perbuatan itu, menurut IPW, Heryanty dapat dikenai pasal berlapis.  

“Heryanty telah membuat keonaran di Pasal 14 Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan surat palsu pada pasal 263 ayat 1 KUHPidana,” imbuh Sugeng. (Budi Santoso)

Komentar