oleh

Perlu Ada Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024

INILAHONLINE.COM, MAGELANG

DPRD Kabupaten Magelang dan Bappeda Jateng, merekomendasikan pembiayaan kreatif yang harus diterapkan, karena ditengah bencana pandemi covid 19, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menurun. Untuk itu, perlu ada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang, tahun 2019-2024.

“Pendapatan daerah berupa pajak, dan retribusi sangat terkait dengan aktivitas social ekonomi masyarakat,” kata Bupati Magelang, Zaenal Arifin SIP, pada konsultasi publik yang diselenggaran secara daring dan luring, Kamis (25/3-2021).

Konsultasi Publik secara daring digelar Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, dibuka Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, dilanjutkan sambutan Ketua DPRD Saryan Adi Yanto SE, dan Kabid Kelitbangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi Bappeda Provinsi Jateng, Tri Yuni Atmojo ST, MSi, Plt Kapala Bappeda dan Litbangda M Taufik Hidayat Yahya S.STP, MSi. Diskusi dipandu Sekretris Derah Drs. Adi Wariyanto.

Menurut Bupati Magelang, Zaenal Arifin SIP, aktivitas sosial ekonomi sangat berkurang, akibat penerapan pembatasan social guna membatasi potensi penyebaran covid 19. Dampaknya, pembatasan sosial menekan sisi penawaran (supply), karena aktivitas produksi terhenti dan sekaligus sisi permintaan (demand).

“Untuk itu, perlu ada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Karena pendapatan sebagai ‘imbal jasa’ produksi nihil. Permintaan berkurang karena besarnya dana untuk penangan korban dan dampak pandemic,” jelasnya.

Ada empat kondisi RPJMD mengapa perlu diubah, yang pertama jika ada keperluan untuk penyelarasan dengan rencana jangka menengah nasional (RPJMN), dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, dan ketiga dinamika peraturan perundangan yang mempengaruhi substansi RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, yang ke empat kondisi lingkungan strategis khususnya dampak pandemi covid 19.

Kondisi tiga dan empat, lanjutnya, sangat kuat mendorong perubahan RPJMD. Termasuk dalam kondisi ketiga, adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari PP 58 tahun 2005 menjadi PP 12/2019.

Dari hasil konsultasi publik itu, ada perubahan pada klasifikasi belanja daerah. Sebelumnya terdiri dua kelas, yakni belanja langsung dan tidak langsung, diubah menjadi empat kelas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Primadona anggaran pasca reformasi: belanja hibah dan bansos, dimasukkan dalam kelas belanja operasi.

Terhitung sejak orde baru, telah terjadi tiga kali perubahan kelas. Jaman orde baru ada dua kelas, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Maksud klasifikasi adalah agar dijadikan pedoman dalam memantau keseimbangan antara dana birokrasi dengan dana untuk pembangunan atau untuk kepentingan masyarakat. Secara normative anggaran dinilai baik, jika anggaran pembangunan lebih besar.

Plt Kapala Bappeda dan Litbangda M Taufik Hidayat Yahya S.STP, MSi dalam paparannya menyebutkan, perlu pencermatan dalam belanja pegawai (belanja operasi), terkandung belanja jasa, yaitu gaji tenaga pendidik (guru) dana tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) yang menurut Bank Dunia termasuk dalam klasifikasi investasi atau pembentukan modal (human capital investment).

Melalui klasifikasi baru ini nampak bahwa belanja operasi tetap dominan, dan cenderung meningkat. Sementara, total anggaran total yang besarnya Rp.2,45 trilyun (2022), hanya meningkat 3 dan 5 persen.

Sedangkan aspek yag didikritisi DPRD yang disampaikan Ketua DPRD Saryan Adi Yanto SE, antara lain porsi pendapatan asli daerah yang porsinya dibawah 20 persen. Postur anggaran seperti ini, belum mencerminkan upaya pemulihan (recovery) pasca pandemic covid 19. Untuk itu, DPRD merekomensikan pembiayaan kreatif (creative financing).

Karena kebutuhan anggarann yang besar, adalah sesuai dengan teori anggaran kontra siklus (counter-cyclical fiscal). Artinya, anggaran kontra siklus adalah arah kebijakan anggaran yang melawan pengaruh siklus ekonomi. Misalnya, ketika ekonomi melambat arah, kebijakannya peningkatan pengeluaran pemerintah, atau pemotongan pajak untuk membantu merangsang pemulihan ekonomi.

Maka untuk meningkatkan belanja pemerintah daerah, terkendala pendapatan yang juga menurun, sehingga direkomendasikan pembiayaan kreatif, terdiri dari obligasi daerah dan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Payung hukum untuk KPBU yang telah dilaksanakan banyak diklat. “Jadi pada intinya, secara regulasi KPBU ini aman,” jelasnya. (ali subchi)

Komentar