oleh

Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Akan Membebani Anggaran Negara

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Rencana Presiden Jokowi yang akan memperpanjang usia pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap membebani anggaran negara. Hal itu dikatakan Staf Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Falis Agatriatma kepada wartawan.

“Dengan menaikkan usia pensiun prajurit Tentara bagi bintara dan tamtama dari 53 menjadi 58 tahun ini akan mempengaruhi beban anggaran negara untuk mendanai operasional anggota TNI yang seharusnya sudah mencapai usia pensiun,” ujar Falis, Sabtu, (25/1/2020)

Menurutnya, merujuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, belanja pegawai memakan porsi paling besar dari anggaran Kementerian Pertahanan. Dari pagu sebesar Rp 127,35 triliun, 41,6 persen di antaranya dialokasikan untuk belanja pegawai.

“Meski angkanya jumbo, anggaran itu mesti dibagi-bagi ke sejumlah lembaga di bawah Kementerian Pertahanan, termasuk tiga matra TNI yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut,” ungkapnya

Staf Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Falis Agatriatma

Lebih lanjut Falis mengatakan, TNI kerap bekerja sama dengan sektor swasta guna mendapatkan tambahan dana operasional. Maka, penambahan usia pensiun ini pun dinilai berpotensi menjadi dalih bagi TNI untuk semakin banyak menjalin kerja sama dengan pihak swasta.

“Bisnis-bisnis militer akan riskan terjadi dan dianggap sebagai jalan keluar untuk menutupi dana operasional yang mestinya dibebankan kepada negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan, banyaknya jenderal tanpa jabatan alias yang tak memiliki jabatan struktural disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi.

“Karena ada perubahan usia pensiun perwira tinggi dari usia 55 ke 58 tahun,” kata Sisriadi di Balai Media TNI belum lama ini kepada media.

Menurut Jenderal bintang dua ini menuturkan, setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi yang tak memiliki jabatan struktural di lingkungan TNI. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.

(Piya Hadi)

Komentar