oleh

Perumahan Graha Pena Terancam Dibongkar Setelah PN Cibinong Melaksanakan Sita Eksekusi

INILAHONLINE.COM, BOGOR – Perumahan Graha Pena terancam dibongkar. Pasalnya,  Pengadilan Negeri (PN) Cibinong telah melaksanakan sita eksekusi terhadap lahan yang berlokasi di Kp Pajeleran RT.002/005 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibining Kabupaten Bogor.

Berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan (PN) Cibinong Kelas IA tertanggal 16 Nipember 2021 Nomor : 21/Pen/PdtAan.Eks/2021/PN.Cbi.jo Nomor 353/Pdt.G/20219/PN. Cbi, maka PN Cibinong telah melakukan eksekusi terhadap lahan tersebut sesuai  dengan ketentuan hukum. Adapun pelaksanaan sita eksekusi tersebut dilakukaan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021.

Dalam surat penetapan PN Cibinong tersebut dijelaskan, bahwa obyek tanah yang dieksuksi berupa tanagh darat seluas 7.644 M2 yang dikuasai oleh tergugat atau termohon eksekusi yang berada diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4812/Sukahati atas nama PT. Star Tjemerlang selaku penggugat atau pemohon eksekusi yang dikuasai oleh tergugat.

Menurut Tim Kuasa Hukum PT. Star Tjemerlang, Endang Suharta, SH, MH bersama Sahrudi, SH mengatakan, bahwa di lokasi tanah milik PT Star Tjemerlang yang dieksuksi terdapat sejumlah bangunan yang dibangun oleg developer tanpa seizin pemilik tanah.

“Atas perbuatan yang dilakukan oleh developer itu, tentu kami akan meminta pihak yang berwenang untuk membongklar bangunan yang ada itu,” tandas Engang melalui telpon selulernya, Rabu (08/12/2021)

Lebih lanjut Endang menjelaskan, bangunan perumahan yang kini hampir seluruhnya telah dibeli oleh konsumen berada diatas sebidang tanah darat seluas 7.644 M2 yang terletak di Kampung Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

“Berdasarkan surat penetapan pengadilan Cibinong, maka tergugat I sebagai termohon eksekusi segera mengosongkan dari segala bangunan tanpa ada beban kewajiban pembayaran ganti rugi apapun,” ujarnya.

Masih menurut Endang, saat ini kondisi tanah yang akan dieksekusi tersebut harus dalam keadaan bersih atau bebas dari segala beban yang melekat diatas tanah tersebut. “Adapun pelaksanaan sita eksekusi tersebut pada Rabu 8 Desember 2021, sebagaimana surat penetapan PN Cibinong tanggal 25 November 2021 Nomor W11/U20/5432/HT.02/XI/2021 tertanda Plh Panitera PN Cibinong, Belinda Nurhayati, SH.

“Isi surat putusan PN Cibinong tersebut berisi  mohon bantuan pengukuran, seurat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” jelas kuasa hukum PT Star Tjemerlang  Endang Suharta.

Petugas juru sita eksekusi PN Cibinong sedang berdialog dengan warga pengghuni perumahan Graha Pena

Sementara itu menurut konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada salah seorang nara sumber yang mengaku dekat dengan pengembang perumahan tersebut mengatakan, bahwa yang bersangkutan sudah lama dan jarang datang ke lokasi, akan tetapi dirinya masih sering melakukan komunikasi melalui telpon seluler pengembang itu.

“Bapak jarang datang kesini, tapi kalau bapak mau menghubungi bapak, saya ada nomor handphonenya,” kata seorang yang juga sebagai merangkap sebagai tukang bangunan anak buah pengembang perumahan tersebut dengan member9ikan nomor telpon selulernya.

Polisi Didesak Tangkap Penyerobot Tanah

Sebelum putusan Pengadilan PN Cibinong berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan (PN) Cibinong Kelas IA tertanggal 16 Nipember 2021 Nomor : 21/Pen/PdtAan.Eks/2021/PN.Cbi.jo Nomor 353/Pdt.G/20219/PN. Cbi, pihak PT Star Tjemerlang sejak lama sudah meminta Polisi agar segera menangkap penyerobot tanah miliknya. Tersebut.

“Permintaan  PT Star Tjemerlang bukannya atanpa alasan, karena pelaku penyerobotan tersebut diduga melanggar UU RI No.51 Perpu Tahun 1960,” kata Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa (Gema) Kosgoro, HMU Kurniadi dalam menanggapi adanya Laporan Polisi tentang dugaan penyerbotan tanah di Cibinong.

“Polisi sebagai aparat penegak hukum didesak segera meneggkan hukum dengan menangkap para oknum yang diduga meelakukan penyerobotan tanah milik pihak lain,” katanya kepada inilahonline.com, Kamis (23/11/2017).

Menurut pendiri LSM Indonesian Land Reform (ILR) tersebut, pihaknya sangat menyayangkan jika ada pihak-pihak yang sengaja melakukan tindak pidana penyerobotan atau menguasai tanah milik orang lain yang bukan haknya.

“Negara kita adalah negara hukum, maka kepada siapapun yang melakukan tindak pidana, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.

General Affair (GA) PT Star Tjemerlang Sunarto Rusli ketika dikonfirmasi menjelaskan, bahwa pihaknya melaporkan dugaan penyerobotan lahan yang masuk dalam ploting perusahaannya itu ke Polres Bogor lantaran sejumlah oknum telah mencoba menguasai tanahnya secara ilegal.

Dengan adanya laporan Polisi Nomor STBL/ B /1460/IX/2016/Jbr. Res. Bgr tanggal 28 September 2015, tentang tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 UU RI NO.51 Perpu Tahun 1960, maka penyidik Polres Bogor telah menindaklanjuti dengan mengundang sejumlah pihak dalam menentukan batas yang diminta oleh Polres Bogor.

“Berdasarkan atas laporan kami itu, pihak Polres menindaklanjuti laporan kami dengan mengundang Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk melakukan ploting atau pengukuran pengembalian batas dan mengundang para pihak dari Kelurahan Sukahati, Binmas, Babinsa, RT/RW dan pemilik bangunan yang berdiri diatas lokasi yang dipersoalkan,” jelas Sunarto Rusli kepada wartawan dilokasi pengukuran.

Lebih lanjut, pihaknya selaku pelapor juga diundang oleh Polres Bogor untuk kegiatan ploting pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

“Apabila terbukti dari ploting BPN bahwa pemagaran dan pendirian bangunan oleh oknum tersebut adalah benar diatas tanah milik PT Star Tjemerlang, maka pihak perusahaan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pengaduan atas penyerobotan tanah tersebut,” tambahnya

Ia juga menambahkan, bahwa PT Star Tjemerlang memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan membuat laporan kepolisian karena fakta dilapangan telah berdiri bangunan pemagaran.

“Dugaan telah melakukan penyerobotan lahan kami secara ilegal adalah dengan melakukan pemagaran tanpa izin yang dilakukan oleh oknum, saya tidak menyebutkan siapa oknumnya,” imbuhnya.

Ia mengatakan, bahwa tanah yang diduga telah diserobot oleh oknum tersebut telah memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 7644 M2 pada 21 Agustus 2009 dan berakhir masa berlaku nya tahun 2039.

Informasi yang diperoleh di lapangan, pemilik bangunan yang diduga berada dalam ploting PT Star Tjemerlang tidak memenuhi panggilan dari Polres Bogor. Bahkan, sebelum dilakukan pengukuran oleh petugas ukur, sejumlah warga yang diduga sebagai pengggarap tanah milik PT. Star Tjemerlang sempat menghalang-halanginya untuk dilakukan pengukuran

Setelah dilakukan penjelasan dari aparat kepolisian, akhirnya warga yang awalnya menolak dilakukan pengukuran mempersilahkan untuk melakukan pengukuran setelah mendapatkan pengertian dari petugas Polres Bogor.

Dilain pihak, penjaga pemilik bangunan yang diduga berada didalam ploting PT Star Tjemerlang, AL menuturkan, bahwa tanah milik atasan nya tersebut tidak masuk dalam ploting PT Star Tjemerlang.

“Tanah ini tidak masuk ploting. Yang punya sebetulnya sudah mau datang, tapi ini saya telepon malah tidak aktif,” katanya.

Sementara itu, ketika KBO Polres Bogor masih dijabat Iptu. Enjo Sutradjo, SH ketika dikonfirmasi wartawan yang berada di lokasi pengukuran mengatakan, kegiatan pengukuran ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

“Kami belum menetapkan tersangka dalam kasus sengketa tanah ini dan tunggu lebih lanjut hasilnya nanti,” ujarnya singkat. (PH)

Komentar