oleh

PN Bale Bandung Melawan Hukum Atas Eksekusi Yang Dilakukan Terhadap Lahan Yang Ditempati PT HPI

INILAHONLINE.COM, KAB. BANDUNG BARAT

Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung telah melawan hukum dengan melakukan eksekusi lahan yang ditempati PT. Hayako Prima Indonesia (HPI) di Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya, lahan tersebut bukan milik PT Hayako Prima Indonesia melainkan milik Hendrew Sastra Husnandar. Selama ini, PT Hayako hanya menyewa ke Hendrew. Demikian ditegaskan kuasa hukum Hendrew Sastra Husnandar, Dr. Benny Wullur di sela eksekusi.

“Eksekusi lahan yang dilakukan oleh PN Bale Bandung terhadap lahan yang ditempati PT Hayako Prima Indonesia di Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada hari Kamis 16 Juli 2020 lalu dinilai cacat hukum,” tegasnya.

Menurut Benny Wullur, lahan yang disewa dan ditempati oleh PT Hayako Prima Indonesia hanyalah disewa, karena alahan tersebut adalah milik Hendrew Sastra Husnandar. Meski begitu, eksekusi oleh PN Bale Bandung tetap dilakukan. Padahal Andrew selaku pemilik lahan tengah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

“Untuk eksekusi seperti ini seharusnya pengadilan menunda dulu sampai ada keputusan hukum tetap yang mempunyai kekuatan hukum,” ujarnya.

Masih kata Benny, di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dari pengadilan. Karena kami dari pihak Pak Andrew sebagai pemilik lahan tidak pernah diajak musyawarah oleh BPN

“Jika saja pihaknya diajak musyawarah maka ada waktu selama 14 hari untuk mengajukan keberatan. Begitu juga jika sudah keluar putusannya, masih ada kesempatan untuk melakukan kasasi,” tandasnya.

Tetapi, ujar Benny, kenyataannya justru keluar penetapan dari pengadilan bahwa konsinyasi diberikan kepada PT Hayako Prima Indonesia. Bahkan eksekusi pun menyatakan lahan itu milik PT Hayako Prima Indonesia.

“Padahal PT Hayako itu tidak memiliki tanah. PT Hayako ini hanya menyewa lahan milik Pak Hendrew. Seharusnya kalau mau dieksekusi dilakukan di tanah atas nama Pak Hendrew, dan konsinyasinya juga (diberikan) kepadanya,” terang Benny.

Lebih lanjut Benny mengatakan, eksekusi yang dilakukan oleh PN Bale Bandung ini terjadi salah subjek hukum. Ibaratnya, bagaimana mungkin pembeli memberikan uang kepada penyewa, sementara yang punya rumahnya diusir,” kata Benny.

“Itu kan tidak betul. Pak Hendrew kehilangan haknya, karena dari awal dia tidak pernah diajak musyawarah, makanya terjadilah perbuatan melawan hukum karena eksekusi ini,” ujarnya.

Benny mengaku akan melayangkan surat kepada hakim pengawas di Mahkamah Agung (MA), Ketua Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi, Ketua PN Bale Bandung dan melaporkan dugaan tindak pidana. Karena secara administratif saja eksekusi tersebut sudah salah, tahapan demi tahapan kliennya tidak pernah diajak berunding.

“Eksekusi ini jelas cacat hukum. Dana konsinyasi diberikan kepada PT Hayako Rp 6 milliar, namun tidak diambil. Karena dia juga merasa itu bukan haknya. Ini hak klien kami, kerugian kami lebih dari Rp 18 miliar,” paparnya.

Dari pantauan di lapangan, eksekusi tetap berjalan. Eksekusi lahan seluas lebih dari 1.000 meter persegi itu terkait dengan proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Sementara itu, Panitera PN Bale Bandung, Danry Purnama mengatakan, lahan yang ditempati PT Hayako tersebut dieksekusi untuk kepentingan negara, yakni terkena jalur KCIC.

“Lahan milik PT Hayako yang dieksekusi ini sudah sesuai dengan penetapan pengadilan, dan akan digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan pemerintah. Kalau memang akan mengajukan keberatan atau gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) silakan,” ujar Danry di sela pelaksanaan eksekusi.

Menurut Danry, pihaknya memberi contoh bahwa dalam prosesnya ada tata cara verifikasi pengadaan tanah, tata cara musyawarah, dan lainnya ada kesalahan, maka hukum tidak melarang pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan.

“Tapi sebenarnya, kita sudah memberikan kesempatan kepada para termohon yang tanahnya digunakan untuk kepentingan negara, dan keberatan mengenai masalah ganti rugi prosesnya sudah dilalui. Makanya, eksekusi ini merupakan langkah terakhir,” imbuhnya. (Piya Hadi)

Komentar