PNS Bisa Dipecat Jika Share Like dan Komentar Postingan Paslon Pilkada Jabar

Daerah, Politik367 Dilihat

InilahOnline.com (Bandung-Jabar) – Guna menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar menandatangi Pakta integritas.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Kartiwa dan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (30/1/2018).

Sekertaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan netralitas ASN juga diatur dalam Surat Edaran dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) No B 2900/ KSN/ 11/ 2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018. dan Juga Surat Menpan RB nomor B/71/M.SN.00/2017 tanggal 27 September 2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, pemilihan legislatif 2019, dan Pilpress 2019.

“Salah satunya adalah PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut parpol,” kata Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Kartiwa, saat Sosialisasi Netralitas ASN di The Trans Luxury Hotels Bandung, Selasa (30/1/2018) kemarin.

Foto : Istimewa

Selain itu, para ASN juga dilarang untuk menyukai (like) postingan bakal calon atau pasangan calon kepala daerah baik itu bupati, wali kota maupun gubernur.

“Kedua, PNS dilarang mengunggah, menanggapi, seperti like, komentar dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah, visi misi bakal calon pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial,” tuturnya.

Selanjutnya, PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

“PNS juga dilarang menjadi pembicara atau nara sumber pada kegiatan pertemuan partai politik,” ujar Iwa.

Sebagai bentuk pengawasan Pemda setempat bersama Bawaslu Jabar mengumpulkam seluruh PNS termasuk kepala OPD di lingkungan Pemprov Jabar. Iwa mengaku, beberapa tempat di Jawa Barat masih kurang mengetahui peraturan tersebut sehingga diperlukan sosialisasi yang masif di kalangan PNS.

“Sekarang kan bersama Bawaslu seluruh PNS termasuk seluruh kepala OPD saya kumpulkan sehingga dengan adanya pertemuan ini mengetahui dan peraturan yang berlaku selama penyelenggaran pilkada serentak di Jawa Barat,” katanya.

Foto : Istimewa

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto juga mengatakan pakta integritas itu kedepannya tidak ada lagi PNS yang terlibat dalam agenda politik di pemilihan kepala daerah di Jawa Barat.

“Kita harapkan mulai hari ini sampai pemilu selesai tidak ada lagi ASN yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah,” bebernya.

Untuk itu, ia menegaskan jika ada ASN yang melanggar peraturan tersebut bisa dikenakan sanksi hingga pemecatan.

“Karena nanti dalam kampanye tidak saja etik pelanggarannya sampai pada pemberhentian ASN, bahkan ada denda dan pidana. Jadi tidak hanya hukuman etik bahkan denda dan pidana pemilunya juga akan dikenakan,” tegas Harminus.

Berkenaan dengan ajudan yang selalu ikut dalam kegiatan pejabat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menurutnya, selama masa kampanye semua alat negara termasuk ajudan harus diserahkan sebelum melakukan kampanye. Seluruh pasangan calon kepala daerah itu akan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian.

“Kan seluruhnya memasuki masa cuti. Jadi di luar tanggungan negara. Tidak ada ajudan dan mobil negaranya. Rumah dinasnya pun tidak boleh dihuni,” pungkasnya. (Frida)

banner 521x10

Komentar