oleh

Provinsi Jawa Tengah Tempati Posisi Teratas Dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi Dari Seluruh Indonesia

Inilahonline.com (Semarang-Jateng) – Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi di seluruh Indonesia, dari keseluruhan Propinsi di Indonesia akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas dalam daftar penilaian evaluasi.

”Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas dalam daftar penilaian evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,”kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Sabtu (22/7/2017).

Menurut dia, Pemprov Jateng menempati posisi tertingi ini merupakan hasil kerja dan kekompakan serta kemauan kawan-kawan aparatur sipil negara provinsi, sehingga membuktikan kalau mau ternyata bisa. ”Jadi kalau kita kerja keras dan penuh semangat akhirnya bisa membuahkan hasil yang baik,”katanya.

Ganjar mengungkapkan, kinerja yang dilakukan aparat sipil negara ini telah membuahkan hasil, yaitu mampu melakukan perubahan yang paling terasa terkait dengan reformasi birokrasi di Jateng adalah pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat.

“Layanan mudah, murah, cepat menjadi `triger` untuk melayani masyarakat, mungkin itu yang menjadi penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ganjar, pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang lancar mulai dari eselon II sampai eselon IV, tidak memakai mobil dinas saat mudik, menolak gratifikasi, serta parsel lebaran itu juga menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jateng diakui oleh lembaga lain.

“Hal-hal itu sekarang bukan lagi sebagai aturan tapi sudah menjadi tradisi baru pada teman-teman,” katanya.

Namun demikian, pihaknya akan berusaha terus memotivasi jajaran Pemprov Jateng, untuk terus meningkatkan kinerjanya masing-masing dengan fokus pada pelayanan publik, keuangan dan akuntabilitas.

“Saya sudah meminta teman-teman untuk studi banding di Kemenkeu dan BPK, kita bisa meniru apa yang baik dan mengembangkan di Jateng. Di Kemenkeu remunerasi sangat bagus, kalau Jateng bisa sampai ke sana maka pelayanan publik gampang,” ujarnya.

Menurut Ganjar, kinerja birokrasi yang sudah baik dan mempunyai integritas tinggi akibatnya bisa berpengaruh dan bisa berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan rakyat itu tidak sulit.

“Kalau layanan yang dilakukan dengan mudah, murah dan cepat maka rakyat akan mudah mengakses apapun. Izin cepat, pembangunan jalan lancar, keuangan maksimal tidak ada korupsi, ekonomi akan terangkat,” katanya.

Berdasarkan laman resmi Kemenpan-RB, ada 34 pemerintah Provinsi di Indonesia yang masuk evaluasi dan hasilnya, hanya dua pemprov yang mendapat nilai tertinggi yakni Pemprov Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dari penilaian dan hasil yang diperoleh Pemprov Jateng dan Pemprov DIY mendapat nilai BB, sedangkan pemprov yang meraih nilai B ada 11 pemprov, nilai CC ada 14 pemprov, dan nilai C sebanyak tujuh pemprov.

Penilaian ini dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

”Dari evaluasi yang dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi, ternyata juga tanggapan masyarakat melalui penilaian lapangan,”kata Ganjar.(suparman)

Komentar