oleh

Proyek Jalan Rigid Ruas Jalan Binong-Jatireja Baru Dibangun Beberapa Minggu Sudah Retak-retak

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Proyek peningkatan struktur ruas jalan Binong-Jatireja Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang , dikerjakan PT AKP , No.SPK 620/V.A/SP/DisPUPR/VII/2019, senilai Rp10.229.890.000 bersumber dari DAK TA 2019 , waktu Pelaksanaan 150 Hari Kalender baru rampung beberapa minggu, kondisinya kini sudah rusak retak-retak.

Padahal, proyek tersebut mendapat pengawalan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah).

“Sepertinya tidak ada pengawasan yang sangat intensif dari pihak konsultan dan TP4D, faktanya di lapangan menunjukkan hasil akhir yang buruk. “Apakah kualitas beton yang kurang baik atau pekerja yang kurang profesional, sehingga baru beberapa minggu jalan cor tersebut sudah pada retak. Kemana pengawas TP4D? Kemana konsultan? Kok pekerjaan seperti itu dibiarkan saja,” ujar Yudi Prayoga Tisnaya Kabid Pengaduan Masyarakat GNPK-RI Kab.Subang, saat dihubungi via ponselnya, Kamis (10/10/2019)

Kondisi tersebut dipertanyakan oleh sejumlah kalangan.
Yudi sendiri khawatir, bila unsur pengawas ini turut berkubang di pusaran cawe-cawe, sehigga pengerjaan proyek berbiaya puluhan miliar itu terkesan dibiarkan dengan hasil yang asal-asalan, padahal diawasi oleh tim TP4D.

Fungsionaris GNPK-RI Subang lainnya Bidang Sosilaisasi Pencegahan Tidpikor Eswanto, mempertanyakan kualitas pekerjaan dan menyayangkan hasil akhir dari proyek tersebut yang dinilainya amburadul.

Dia menyebut ketika turun melihat langsung ke lokasi, mendapati temuan seperti tidak adanya peredam curing beton, yang ada hanya sebagian, padahal curing beton berguna agar beton tidak kehilangan kelembaban terlalu cepat, serta menjaga agar kondisi beton tidak mengalami keretakan.

Tentu saja hal ini tak hanya menyebabkan pekerjaan kontruksi menjadi kurang berkualitas dan nantinya dapat membahayakan pengguna, tuturnya.

“Kami sebagai penerima manfaat atas pekerjaan tersebut sangat kecewa, dengan biaya signifikan besar dengan hasil sangat jelek, kami mohon kepada pihak terkait segera memeriksa kualitas pekerjaan itu,” imbuhnya.

Yang lebih ironis, menurut sumber di BP4D Subang, patut dipertanyakan karena sesuai rencana awal titik nol pekerjaan diposisikan berada di Perempatan Kec.Binong (Jalan propinsi) ke arah Salamdarma, tapi anehnya begitu mudahnya dipindahkan titik nolnya dimulai dari Perempatan Jalan Jatireja/Kiarasari ke arah sebaliknya.

Jika memang ada aspirasi yang berkembang di lapangan, apakah waktu usul perubahan sebelum RKPD disyahkan?

“ Padahal jika merubah sesuai rencana awal tidak mudah seperti membalikan telapak tangan,” tandasnya.

Ada aspek atau syarat krusial yang harus dipenuhi. Bila merujuk Perbup tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dijelaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bisa diubah bila keadaan dalam tahun berjalan (a) perkembangannya yg tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan rencana kegiatan prioritas daerah; (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;(c) kedaan darurat dan keadaan luar biasa yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebiajakn nasional.

Selanjutnya Perbup tentang Perubahan RKPD itu disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Kemendagri, pungkasnya.
Mengenai proyek tersebut, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.

(Abdulah)

Komentar