oleh

Puluhan Aktivis LSM GAMAT Datangi BPN/ATR Provinsi Jateng Tanyakan Maraknya Mafia Tanah Di Jateng

INILAHONLINE.COM, SEMARANG — Puluhan Aktifis dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti Mafia Tanah (GAMAT) mendatangi kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah. Mereka datang yang dikawal aparat kepolisian menanyakan maraknya mafia tanah di Indonesia khususnya di Propinsi Jawa Tengah.

Kedatangan rombongan yang sempat beradu argumen dengan polisi, yang sebelumnya telah berjaga jaga di depan pintu gerbang kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

” Setelah diadakan kesepakatan antara polisi yang berjaga jaga dengan Ketua Umum (Ketum) GAMAT RI H. Riyanta, SH akhirnya rombongan aktifis dari pergerakan masyarakat anti mafiaa tanah ini dipersilahkan masuk,” ungkap Riyanta kepada awak media di Semarang, Senin (24/5/2021).

Dijelaskan, kedatangan ke BPN/ATR Jateng hanya ingin klarifikasi saja soal kasus kasus sengketa tanah yang terjadi di Jawa Tengah, karena ditengarai semakin merebak bahkan persoalan tentang pelayanan pensertifikatan tanah juga ingin diklarifikasi dalam audiensi tersebut.

Rombongan dari Masyarakat anti Mafia Tanah ini, akhirnya bisa di terima oleh Gusmanto, SH MM Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa serta Mulyanto, S.SiT Kabid Penataan dan Pemberdayaan dari kantor BPN Provinsi Jawa Tengah.

” Jadi kita tidak diterima langsung oleh kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ir. Embun Sari MT, Lantaran yang bersangkutan sedang berdinas di kementrian Pusat yang ada di Jakarta,” ujar Riyanto

Meski sempat terjadi debat ketika mau masuk kantor, tapi pihak BPN menyediakan ruangan auditorium yang sudah dipersiapkan oleh bagian umum guna mematuhi protokol kesehataan, sehingga rombongan dan pegawai BPN saling menjaga jarak dan protokol kesehatan.

Ketua Umum GAMAT RI H. Riyanta, SH.,MH menyampaiakan bahwa persoalan kasus kasus tanah yang saat ini terjadi di Jawa Tengah, tak lain melibatkan oknum pejabat BPN itu sendiri, sehingga organisasi yang mereka pimpin sangat prihatin.

” Mau tidak mau saya bersama rombongan untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan tanah sengketa yang ada di Jawa Tengah ini,” paparnya

Namun demikian, lanjutnya, contoh kasus persoalan sengketa tanah di Kabupaten Blora yang disebut Akte terbang. Inilah kasus yang merupakan bentuk penyelewengan dari aturan pembuatan Akta Jual Beli tanah, karena pada saat pembuatan Akta Jual Beli tersebut, tidak menghadirkan para pihak yang terkait sesuai aturan hukum yang berlaku. “Jadi semisal anda sebagai ahli waris tidak pernah menghadiri apalagi menandatangani Akta Jual Beli, secara tiba tiba terbit Akta Jual Beli. Kalau di Blora yang bersangkutan telah menemukan kasus tersebut yang melibatkan oknum pegawai BPN itu sendiri,” ungkapnya.

Dicontohkan kasus pertanahan di kabupaten Pemalang yang menimpa Ruri Sri Asih anggota GAMAT, wanita asal Pemalang juga mengeluhkan pengurusan sertifikat tanah di wilayahnya yang dirasakan cukup memakan waktu lama, semula sudah mendatangi kantor BPN setempat, namun setelah mendapatklan penjelasan dari petugas kantor BPN Kabupaten Pemalang, yang bersangkutan mencari kantor PPAT untuk dibuatkan akta Jual dan Belinya setelah akta ditandatangi para pihak kemudian di bawa PPAT nya untuk di proses selanjutnya.

” Pada saat mengajukan proses balik nama atas tanah yang mereka miliki sangat lama hingga tuju bulan bahkan satu tahun, mereka tidak tau yang lama berada di BPN nya atau di PPAT, Karena pada saat urus diserahkan pada kantor PPAT/Notaris. Namun ketika di pertanyakan kekantor PPAT nya selalu mendapatkan jawaban masih dalam proses di kantor pertanahan, “kata Ruri Sri Asih saat beraudiensi dengan Pejabat di BPN Kanwil Jawa Tengah.

Riyanta, dalam audiensi tersebut secara tegas menyampaikan kepada Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, tidak akan memberikan ruang bagi pejabat ataupun oknum pegawai BPN untuk bermain dengan masalah kasus tanah yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini.

“Melalui lembaganya yang sudah terbentuk sebelum presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Kementrian ATR/BPN RI, Kapolri dan Jaksa Agung untuk penegakan hukum masalah pertanahan, siapapun yang terlibat dalam kasus pertanahan, agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. “

Meski demikian, pihaknya tidak takut meski ada ancaman dari berbagai macam sumber yang ingin membunuhnya, atas tindakan nya untuk penegakan kejahatan mafia tanah di Indonesia ini, dirinya sudah rumongso tuo, donyo sudah tidak miliknya, yang mereka cari hanyalah untuk memperjuangkan rakyat yang tertindas atas perilaku para mafia tanah yang ada di Jawa Tengah ini.

Sementara itu, Gusmanto, SH MM Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa serta Mulyanto, S.SiT Kabid Penataan dan Pemberdayaan dari kantor BPN Provinsi Jawa Tengah, saat menanggapi atas klarifikasi dari Gerakan Anti Mafia Tanah RI ini, akan segera dicek dan ricek kekantor BPN Blora dan Kabupaten Pemalang, terkait dua contoh kasus tersebut. Tidak hanya di dua Kantor BPN itu saja nanti semua kantor BPN Kota/Kabupaten yang berada di Jawa Tengah, akan di cek in ricek terkait persoalan layanan maupun tingkat kasus sengketanahnya.

” Yang jelas pihak BPN berterimakasih atas dukungan dari GAMAT RI yang ikut serta dalam pengawasan atas kejahataan tanah yang dilakukan oleh oknum pejabat maupun pegawai BPN itu sendiri, semua akan diambil tindakan tegas, ” kata Gusmanto.(Suparman)

Komentar