oleh

Putusan Sidang Ahli Waris Kiai Prabu Kresna (KH Abdul Majid Ilyas), Gugatan Esha Ditolak, Pendukungnya Tertunduk Lesu

INILAHONLINE.COM, SURABAYA

Ruang sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya mendadak-sontak diselimuti kelesuhan para pendukung Esha Nurhayati, penggugat Ahli Waris Kiai Prabu Kresna, KH Abdul Majid Ilyas. Di ruang sidang yang biasanya penuh ejekan dan sindiran pendukung Esha tiba-tiba sunyi, Senin (28/10/2019) ketika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H menyatakan dalam putusannya menolak gugatan Esha. Pendukung Eshapun tertunduk lesu.

Ketua Majelis yang dibantu Para Hakim Anggota, Drs. Nandang Nurdin, M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah, M.H. bertepatan dengan peringatan Hari ‘Soempah Pemoeda’ itupun benar-benar tak terpengaruh euphoria saksi serta banyaknya pendukung penggugat yang selalu hadir memenuhi ruang persidangan. Meski kerapkali Majelis Hakim minta agar mereka tak memadati ruang sidang yang kursinya terbatas itu.

“Alhamdulillah Majelis Hakim benar-benar obyektif. Putusan penolakan penggugat ini betul-betul menyiramkan keadilan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan apa yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang saya nyatakan dalam kesimpulan,” ungkap Bro Am, sapaan akrab Amirruddin, SH, Pengacara Keluarga Almarhun KH Abdul Majid Ilyas ketika dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019).

Akhir drama Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris sebagaimana tersebut dalam Perkara Nomor 1796/Pdt.G/2019/PA Sby pada Pengadilan Agama Surabaya itu sangat memukul pendukung Esha setelah gugatannya dinyatakan ditolak. Ini bukannya tanpa konsekuensi lain yang bakal mempersulit pendukung Esha dalam kelanjutan penyidikan di Polrestabes Surabaya yang sudah berlangsung lama.

Gugatan Esha di Pengadilan Agama itu, jika menang, bisa dijadikan senjata untuk menghambat proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/803/VII/2018/UM/SPKT terhadap Notaris Dadang Koesboediwitjaksono atas dugaan Pemalsuan Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya (YPDS) Nomor: 34, yang dibuat pada 21 Maret 2011, dengan Surat Keputusan Kemenkumham pada 18 Nopember 2011 bernomor: AHU-7664.AH.04.Tahun 2011.

Namun atas kehendak Allah SWT, pendukung Esha yang merekadaya dengan mengajukan gugatan pembatalan Ahli Waris KH Abdul Majid Ilyas di Pengadilan Agama tersebut telah gagal. Menurut Bro Am, karena Esha Nurhayati telah menggunakan bukti Buku Nikah yang diduga dipalsukan ketika mengajukan gugatan tersebut.

“Rupanya rekadaya Allah lebih canggih ketimbang rekadaya manusia yang mengedepankan nafsunya. Alhamdulillah Majelis Hakim benar-benar obyektif, sesuai fakta persidangan. Bukti yang kami sampaikan, di antaranya ada penolakan dari aparat di Maniis Purwakarta terhadap kelengkapan surat nikah Esha. Masa Pak Abdullah Sattar Majid ditulis lahir di Purwakarta, 1 September 1983, pekerjaannya Buruh, padahal beliau Kiai penerus juga putra KH Abdul Majid Ilyas yang lahir di Surabaya, 1 September 1938. Jadi jelas kepalsuan surat nikah Esha itu, meski tampak seperti asli,” jelas Bro Am.

Kini, lanjut Bro Am, penyidik Polrestabes semestinya sudah bisa melakukan penahanan terhadap Terlapor dalam perkara pengambilalihan Sekolah Dorowati oleh oknum Jamaah Pengajian Surabaya lewat YPDS. Yang dibentuk dan didirikan oleh Almarhum KH Abdul Majid Ilyas kemudian dilanjutkan oleh anaknya, KH Abdullah Sattar Majid adalah Yayasan Pendidikan Dorowati (YPD) tanpa embel-embel Surabaya (S) di belakangnya.

“Tapi ya bagaimana lagi. Itu kan kewenangan Penyidik untuk melakukan penahanan. Kami akan terus mengawal proses penyidikan ini,” tegasnya.

Akibat kasus ini telah mengorbankan peserta didik di SMP Dorowati yang sudah lebih dari setahun ditutup karena tidak bisa menerima murid dan tidak mendapatkan Izin Operasional Sekolah (IOS) dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pihak Disdik yang dipimpin Ichsan beralasan adanya konflik (dualisme) penyelenggara pendidikan pada SMP Dorowati sebagaimana tertera dalam surat Disdik nomor: 420 /10746/436.7.1/2018, meskipun surat tersebut terlihat janggal, karena tidak mungkin Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menerbitkan dua izin penyelenggara pendidikan terhadap dua yayasan. Padahal sejak awal berdiri, hanya Yayasan Pendidikan Dorowati (YPD) yang berhak dan menerima IOS. Tapi dalam perjalanannya, oknum jamaah mengubahnya jadi Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya (YPDS), lembaga yang bukan didirikan oleh Keluarga Besar KH Abdul Majid Ilyas. Kiai Prabu Kresna itu hanya mendirikan Yayasan Pendidikan Dorowati dan kini sudah didaftarkan di Kemenkumham RI.

“Bila memang benar demikian, berarti ada unsur kesengajaan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya sendiri agar terjadi konflik yang terbukti telah menghancurkan dunia pendidikan Surabaya ini. Dan setidaknya selama dua tahun (2015-2017) Kadisdik Kota Surabaya telah salah memberikan IOS berikut dana bantuannya ke YPDS. KPK mesti bertindak cepat,” ungkap Bro Am.

(Soleh Widarto/M Ircham)

Komentar