oleh

Seusai Hiruk Pikuk Konferprov PWI Jateng

Oleh : Gunoto Saparie
(Mantan Pengurus PWI Jawa Tengah)


Tulisan saya “Noktah Hitam di Konferprov PWI Jateng” (inilahonline.com, 19 September 2020), ternyata mendapat sejumlah tanggapan dari sejumlah kawan dan dari berbagai pihak. Ada yang menanggapinya secara serius, setengah bercanda, namun ada pula yang mengatakan, “Ah, sudahlah.” Namun, yang menarik, semua tanggapan itu menginginkan agar kesatuan dan persatuan tetap terjaga di kalangan insan pers di Jawa Tengah (Jateng) untuk makin membesarkan organisasi.

Mungkinkah sebuah organisasi besar ketika anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tidak dipatuhi? Mereka menjawab bahwa soal pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah rumah tangga itu hanya perbedaan penafsiran. Namun, ada pula yang menegaskan bahwa kalau memang terjadi dugaan pelanggaran, ikuti prosedurnya. Hanya saya tercengang ketika ada yang menanggapi bahwa demi kepentingan yang lebih besar, tidak apa-apa kalau terpaksa menabrak rambu-rambu yang ada.

Barangkali karena demi kepentingan yang lebih besar itulah, entah kepentingan apa yang dimaksud Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah (Konferprov PWI Jateng) tetap dilaksanakan dengan mengabaikan aturan permainan?

Perhelatan insan pers di di Lantai 5 Gedung B Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, tanggal 18-19 September 2020, itu berhasil memilih secara aklamasi sang petahana, Amir Machmud (AM), mantan Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, sebagai Ketua PWI Jateng setelah salah satu calon ketua Gunawan Permadi (GP), Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, menyatakan walk outkeluar dari sidang konferensi via zoom (virtual) dan dianggap mundur dari pencalonan, dan Sugayo Jawama (SJ), mantan Pemimpin Redaksi Tabloid Bina, meski sempat menyampai visi dan misi, kemudian menyatakan mundur.

Harus diakui, Konferprov PWI Jateng kali ini memang penuh hiruk pikuk. Suasana yang memanas beberapa minggu sebelum hari pelaksanaan, makin membara ketika kegiatan berlangsung. GP, lawan kuat AM, melakukan walk out di tengah suasana Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jateng 2020 yang digelar melalui aplikasi zoom, Jumat, 18 September 2020.

Keputusan walk out yang dilakukan GP panggilan akrab Gunawan Permadi boleh dibilang merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan sebelumnya. GP sebelumnya telah mencatat sejumlah dugaan pelanggaran AM dan “konflik” pun terjadi, terutama antar pendukung keduanya. Alasan GP walk out karena peserta konferensi jumlahnya tidak memenuhi kuorum. Padahal, mengacu pada Pasal 33 Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI. Konferprov PWI Jateng seharusnya dihadiri 2/3 dari seluruh anggota PWI pemilik kartu anggota biasa. Data yang ada menunjukkan, jumlah pemilik kartu anggota biasa PWI Jateng sebanyak 365 anggota dan mereka memiliki hak suara.

Akan tetapi, jumlah peserta yang hadir melalui zoom dalam Konferprov PWI Jateng itu hanya 70-an peserta. Padahal, seharusnya jika 2/3 dari dari 365 peserta yang harus hadir, maka paling tidak konferprov diikuti 243 orang.

Bahkan setelah break Jumat (18/9) siang, saat laporan pertanggungjawaban Ketua PWI Jateng AM, peserta hanya berjumlah 55 orang. Mengapakah panitia dengan tanpa beban melanggarnya? Barangkali karena itulah, Tim Pemenangan GP menilai pelaksanaan Konferprov PWI Jateng cacat hukum dan layak dibatalkan.

Mereka telah melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran oleh panitia ke Dewan Kehormatan PWI Pusat. Pelanggaran ternyata bukan hanya soal kuorum yang tidak terpenuhi, namun juga masalah pimpinan sidang yang tidak dipilih forum konferensi. Sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Tim Pemenangan AM dan panitia menjelang pelaksanaan konferprov pun diadukan ke Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Akan tetapi, seorang teman dengan penuh sinisme dan skeptis bertanya, “Mengapakah Tim Pemenangan GP begitu percaya kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat?”. Saya dengan terbata-bata menjawab bahwa pengurus PWI Pusat adalah satu hal dan Dewan Kehormatan PWI Pusat adalah hal lain. Haruskah kita mengalami krisis kepercayaan? Namun, teman itu hanya tertawa, seakan menertawakan keluguan saya.

Bagi saya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan suatu acuan atau pedoman dari suatu organisasi yang harus ditaati dan dipatuhi. Hal ini karena dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Pengetahuan elementer itu pasti bukan hal baru bagi anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat. Namun, bagaimanakah penjelasannya ketika Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari mengabaikan hal itu?

Mungkinkah pula Panitia Konferprov PWI Jateng belum tamat membaca PD dan PRT PWI? Entahlah. Kita agaknya tidak bisa berharap dan terlalu menuntut agar mereka disiplin berorganisasi dan mematuhi kewajiban sesuai amanat PD dan PRT ketika masalah elementer tentang hal ini saja belum dipahami.

Saya mencatat bahwa AM, tim pemenangannya dan panitia, memang telah berhasil mengendalikan forum Konferprov PWI Jateng. AM, sebagai petahana, boleh dikatakan mengendalikan sepenuhnya jalannya konferprov, mulai dari hal teknis hingga pengendalian podium dan forum, bahkan sampai di luar arena. Hal itu memang tidak mengherankan, karena posisinya sebagai petahana memungkinkan hal tersebut. Ia pun mengambil posisi sebagai jembatan antara forum konferprov dengan PWI Pusat. Namun, persoalannya menjadi lain ketika aturan main justru diabaikan, bukan?

Dalam kondisi semacam ini, di mana AM terpilih kembali, mungkin ia bisa mengambil jalan tengah. Namun masalahnya, ia kehilangan legitimasi sehingga tidak mungkin berjanji akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan ketika menjalani proses pemilihan lalu. Ketika ada pasal PD dan PRT yang dilanggar, ia tidak mungkin lagi menyatakan bahwa kemenangannya adalah kemenangan semua anggota PWI, tidak ada yang menang dan tidak ada pula yang kalah, semua menang.

Proses rekonsiliasinya bukan sekadar merangkul mereka yang kemarin berseberangan dengannya selama proses pemilihan. Kini bola memang bukan di depan kaki AM, namun di tangan Dewan Kehormatan PWI Pusat.[ ]

Komentar