Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ‘Noto Deso Bangun Deso’, Kades Diminta Tidak Terlibat Politik Praktis Pada Pilpres 2024

INILAHONLINE.COM, MAGELANG – Di hadapan sekitar 50 orang kepala desa (Kades) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI, Ir Sudjadi, minta para Kades tidak terlibat politik praktis dalam Pilpres 2024.

“Meski punya hak pilih, namun Kades aparat pemerintah di tingkat desa, jangan main politik praktis,” pinta Ir Sudjadi pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ‘Noto Deso Bangun Deso’ di Resto Pinea Forest Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Selasa (23/1-2024).

Pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, MKRI, Bhineka Tunggal Ika) dan membangun keadilan sosial bagi rakyat Indonesia di pedesaan itu, dengan tajuk ‘Noto Deso Bangun Deso’ yang iikuti sekitar 50 kades dari Kecamatan Grabag, Pakis dan Secang, dihadiri Panwascam Ngbalak, Fitri Handayani.

Panwascam Ngablak, Fitri Handayani dalam kesempatan sosialisasi mengatakan, di tahun politik ini pihaknya selalu mengawal dan mengawasi kegiatan seperti ini, agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu 2024, seperti melakukan deklarasi atau dukungan ke peserta Pemilu 2024.

“Terkait pertemuan ini, meski punya hak pilih, para Kades diminta untuk tetap netral pada Pemilu 2024, tidak boleh menjadi tim sekses, baik pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” tegas Fitri.

Menurut Sujadi, Kades merupakan aparat pemerintah di tingkat desa, maka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, jangan terlibat politik praktis dengan menggelar deklarasi untuk mendukung pasangan calon tertentu, karena itu merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan oleh aturan.

“Kades jangan melanggar hukum. Ada istilah jawa, -Kebo Ilang Tombok Kandang- ini jangan sampai terjadi, khususnya Kades di Kabupaten Magelang, dan para Kades diminta hati-hati jangan sampai ikut-ikutan melakukan deklarasi dukungan ke salah satu pasangan Pilpres,” tegasnya.

Pada sosialisasi itu, Sujadi sebagai wakil rakyat di DPR RI, harus memperjuangankan keadilan dan menyerap aspirasi rakyat untuk diperjuangkan. Seperti aspirasi pembangunan rumah swadaya bagi warga yang membutuhkan bantuan, serta pembangunan jalan desa serta pembangunan irigasi pertanian.

“Ada sekitar 26 desa mendapatkan bantuan jalan desa di tahun 2023, dan rata-rata setiap desa mendapatkan bantuan untuk pengerasan jalan sebesar Rp 3 miliyar. Untuk Kabupaten Magelang, total bantuan sebesar Rp 38 milyar, sisanya desa di Kabupaten Purworejo dan Temanggung,” katanya.

Kades Banyusidi, Kecamatan Pakis, Yuwono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan bantuan dana aspirasi sebesar Rp 5,2 milyar pada tahun 2023, dan dana tersebut telah digunakan untuk pengerasan jalan desa sepanjang 4,4 Km. Program pembangunan jalan desa sangat bermanfaat bagi masuarakat.

“Yang jelas, dengan pembangunan jalan desa, sangat bermanfaat bagi warga, termasuk bisa menunjang kegiatan ekonomi warga, karena mempermudah akses jalan warga saat mengangkut hasil pertanian,” katanya. (ali subchi)

banner 521x10

Komentar