Tahun 2019 Menghapuskan SKTM Sebagai Persyaratan PPDB

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 ini dipastikan bakal menghapus kebijakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sebagai persyaratan utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mengingat banyaknya masalah terkait pemalsuan SKTM.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan setelah dilakukan evaluasi, ditemukan banyak SKTM disalahgunakan oleh masyarakat dari kalangan mampu pada PPDB tahun lalu. Jika melihat kondisi tersebut persyaratan SKTM sebagai syarat utama PPDB tidak tepat sasaran.

”Meskipun kedepan bakal menerapkan sistem zonasi. Dimana anak yang berada atau tinggal di sekolah terdekat, akan diterima dan mendapatkan kepastian layanan pendidikan,”ujarnya dalam acara Prime Topic Dialog Bersama Parlemen Jateng di Semarang, Selasa (26/3/2019).

Menurutnya, dengan melalui zonasi pemerintah memastikan seluruh warga negara mendapatkan pendidikan layak. Tidak ada dikotomi kaya miskin semuanya memiliki kesempatan sekolah. ”Jadi dengan sistem zonasi ini semua semua warga berhak mendapat pendidikan secara baik,”paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Bambang Supriyono mengatakan pada 2019 PPDB di Jateng akan kembali dilakukan dengan sistem zonasi. Jarak terdekat dengan sekolah menjadi pertimbangan untuk menerima calon siswa.

Menurutnya, untuk SKTM akan lebih digunakan ketika siswa telah masuk sekolah terkait, yakni ketika siswa ditarik uang kontribusi bisa menunjukkan SKTM-nya.

“SKTM tetap digunakan, namun bukan untuk syarat masuk melainkan digunakan saat siswa ditarik bayaran atau membayar kontribusi terhadap sekolah. Kalau keluarga tidak mampu maka wajib dibebaskan,” tuturnya.

Namun demikian, lanjutnya, dengan sistem zonasi yang diterapkan diharapkan dapat terbentuk pemerataan pendidikan, dan bisa menghemat biaya sekolah karena jaraknya lebih dekat.

“PPDB tidak mengacu lagi pada nilai, tapi kedekatan siswa dengan sekolah. Bahkan diutamakan penerapan seperi itu agar terjadi pemerataan prestasi. Siswa dekat dengan sekolahnya bisa hemat biaya transportasi, siswa bisa menjaga keamanan ketertiban sekolah dan masyarakat akan merasa ikut memiliki sekolah,” ujarnya.

(Suparman)

banner 521x10

Komentar