INILAHONLINE.COM, BOGOR
Di usianya yang ketiga, ditandai dengan Rapat Kerja Pertama, Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) di bawah komando Atiek Yulis Setyowati bergerak cepat dalam membantu warga miskin, dan pihak lain, termasuk Birokrat Prorakyat di Bumi Tegar Beriman. Selain melaunching logo, bendera, dan nomor rekening khusus MPB, juga menyebar informasi penting lewat website, facebook, instagram ke seluruh penjuru Tanah Air.
“Selain berinovasi bikin terobosan baru, pejuang MPB harus gesit berkolaborasi dengan semua, termasuk birokrat prorakyat di kabupaten berpenduduk 5,8 juta jiwa lebih ini. Problem rakyat di 40 kecamatan, 435 desa sangat banyak. Tak mudah dituntaskan, kecuali diatasi bersama-sama stakeholders, lintas sektoral,” ungkap Atiek di Saung Dolken Cimahpar, Bogor, Kamis (19/12/2019).
Karenanya, para pejuang MPB terus-menerus diberi pembekalan ilmu dari berbagai instansi yang bersinggungan langsung dengan warga Bogor. Seperti yang kemarin tampil dan dipandu oleh Monalisa, ada Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Bogor, dr Kusnadi, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos, Lenny, Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Jasa Raharja, Unggul.
Dari diskusi yang berlangsung guyub dan serius itu muncul berbagai wacana agar warga miskin memperoleh akses kesehatan, pendidikan, informasi yang mencerdaskan, perbaikan ekonomi, dan sosial setelah terjadi bencana, kecelakaan kendaraan umum dan pribadi, kebakaran, longsor, serta musibah lain yang tak diduga-duga.
“Sekali terjadi musibah, misalnya kepala keluarganya meninggal dunia, efeknya kemana-mana. Ke masalah sosial, ekonomi, pendidikan anak, kesehatan keluarga yang ditinggalkan. Karena itu instansi, seperti Dinsos, Dinkes, Dinas LH, Jasa Raharja harus bersama-sama mengatasi kompleksitas masalah masyarakat Bogor itu sepenuh hati. Pemkab Bogor tidak bisa mengatasinya sendiri,” tuturnya.
Contoh masalah BPJS Kesehatan, penetapan biayanya harus dibahas bersama, melibatkan semua elemen masyarakat. Jangan apa kata pengelola BPJS Kesehatan, namun setelah timbul korban di masyarakat, baru mengajak komunitas. “Dari awal sampai akhir harus dikawal bersama,” katanya.
Masalah sampai juga sama. Jika satu jiwa menghasilkan 0,5 kilogram sampai, dalam sehari di kabupaten Bogor yang berpenduduk 5,8 juta jiwa, dihasilkan 2.800 ton sampah. Dinas LH yang punya 200 truk masing-masing 6 kubik, baru bisa memindahkan sampai dari rumah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) hanya 718 ton. “Lalu sisanya ke mana? Ya ada yang ke sungai, lapangan, dan tempat lain,” kata Kabid pada Dinas LH itu.
Sementara hingga 2019, di Bogor baru ada TPA Galuga berkapasitas 18 ton, sedangkan TPA Nambo berkapasitas 600 ton baru dipergunakan pada 2020. Praktis, sisa sumpah di Kabupaten Bogor yang belum diolah sebanyak 1.500 ton.
(M. Ircham)
Komentar