Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja, Buruh GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor Minta 3 Tuntutan

Berita, Megapolitan602 Dilihat

INILAHONLINE.COM, CITEUREUP

Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sentra Industri Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Kabupaten Bogor, menegaskan menolak agenda Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Pasalnya sejak awal pembuatan draft RUU ini dinilai tidak transparan oleh buruh.

Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor, Wadiyo menilai omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan dibahas DPR RI penuh dengan aroma kepentingan investor kapitalis. Kalau pun RUU tersebut nantinya akan disahkan di Gedung Senayan, tak ada yang bisa menguntungkan para buruh.

“Banyak pasal dalam RUU Cipta Kerja yang tak berpihak pada buruh. Seperti hilangnya nilai pesangon, penggunaan kerja kontrak (outsourcing) yang masif, dan pembebasan pekerja kasar atau Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia,” kata Wadiyo dalam keterangan persnya di kantor DPC FSB GARTEKS KSBSI, Citeureup, Kabupaten Bogor, Minggu (1/3/2020).

Wadiyo juga mengungkapkan, Selain dianggap bakal membunuh masa depan buruh Indonesia, RUU Cipta Lapangan Kerja telah mengurangi syarat Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) untuk para pelaku usaha. Sehingga pihak investor bakal sangat diuntungkan.

“Kalau izin Amdal nantinya diabaikan hanya demi kepentingan investor, kami menilai dampaknya sangat buruk kedepannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebab Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) akan dihapus. Sehingga negara tidak memiliki kekuatan lagi,” ujarnya.

Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor, Wadiyo

Wadiyo menegaskan, DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor menolak dengan tegas disahkanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena sudah melanggar dan menghilangkan ideologi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan menuntut; 1. Pemerintah segera mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dalam kerangka Omnibus Law. 2. Mendesak DPR tidak mengesahkan RUU Cipta lapangan Kerja menjadi Undang-Undang dan 3. Pemerintah harus fokus terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat miskin. Khususnya terhadap buruh/pekerja yang masih jauh dari kata Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Wadiyo bersama pengurus dan anggotanya berharap kepada para pemimpin yang berada di pusat pemerintahan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mendengarkan suara tuntutan buruh. Karena omnibus law cipta lapangan kerja jelas sangat merugikan kaum buruh,” pungkasnya.

(Kristian Budi Lukito)

banner 521x10

Komentar