TPID Kota Bogor Segera Lakukan Langkah Pengendalian Inflasi

INILAHONLINE.COM, BOGOR — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah secara virtual, Senin (14/11/2022).

Rakor ini diikuti seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tak terkecuali, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

“Angka inflasi Kota Bogor bulan November ada di angka 5,96 persen atau naik 0,02 persen dari bulan Oktober yang angkanya di 5,94 persen,” ujar Syarifah.

Sekda mengatakan, dengan angka inflasi 5,96 persen menempatkan Kota Bogor diposisi inflasi tertinggi ketiga di tingkat Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya di angka 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.

Tak hanya itu, angka inflasi Kota Bogor pun tercatat lebih tinggi dibanding angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional.

“Angka inflasi di Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen, jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor,” sebutnya.

Kenaikan ini tentunya menjadi perhatian bersama Forkopimda, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor. Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor. Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, sidak ke pasar sampai pemberian BTT berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM.

“Penyumbang inflasi terbesar kan karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah (gratis) sebagai alat transportasi,” katanya.

Meski begitu, diakui Sekda, dua langkah ini nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi di Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung inflasi.

“Jadi variabel yang paling menentukan akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pengendalian inflasi,” katanya.(ian Lukito)

banner 521x10

Komentar