oleh

Warga Tetap Menuntut Pemkot Bogor Untuk Selesaikan Ganti Rugi Pembayaran Lahan R3

INILAHONLINE.COM, BOGOR

Warga menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menyelesaikan permasalahan lahan jalan R3. Pasalnya, hingga akhir Februari 2019, pembayaran lahan di Jalan R3 tidak kunjung terselesaikan oleh pihak Pemerintah Kota Bogor, walaupun dana untuk pembayaran lahan sudah tersedia di pos APBD Kota Bogor tahun 2019

Belum adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak antara Pemkot Bogor dengan pihak pemilik lahan, mengakibatkan pembayaran Jalan R3 belum bisa direalisasikan. Terlepas dari permasalahan itu, Jalan R3 yang di blokir total sejak 21 Desember 2018, kini telah dibuka paksa. Namun belum diperoleh keterangan, entah siapa yang membuka akses jalan yang hanya bisa digunakan oleh kendaraan roda dua itu, saat ini arus lalu lintas di Jalan R3 sudah bisa dilalui kendaraan roda dua.

Menurut pantauan inilahonline.com di lapangan, Jalan R3 yang dibuka paksa berada di satu sisi dengan merubuhkan beton berier dan water berier, sehingga kendaraan roda dua bisa melintas. Terlihat sejumlah anak anak membantu kendaraan roda dua yang melintas dikedua arah.

Salah satu pengendara, Erwan Risanto warga perumahan Mutiara Bogor Raya (MBR) mengaku senang Jalan R3 bisa dilewati oleh motor kembali.“Yaa saya dan pengendara lainnya senang, jadi ga perlu lagi muter muter ke Bantarkemang. Dengan dibukanya akses jalan ini, membantu kami. Bensin jadi irit dan waktu tempuh juga jadi sedikit,” ujarnya.

Namun demikian, disisi lain sejumlah warga yang tetap menuntut kepada Pemkot Bogor terkait polemik lahan R3 tersebut, melakukan audensi dengan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot), Ade Sarip beserta Bagian Hukum Pemkot Bogor di Balaikota, Selasa (5/3/2019)

Ketua RW 15 Perumahan MBR Kelurahan Katu Lampa Kec Bogor Timur , Andri Susanta dan Ketua RW 16, Supriyono beserta beberapa jajaran pengurus lainnya, khususnya mewakili warga MBR/GP dan masyarakat pengguna akses R3 pada umumnya mengatakan, maksud dan tujuan pihaknya datang ke Balaikota adalah untuk bersilaturahmi sekaligus memyampaikan aspirasi warga atas penutupan R3.

Menurut mereka, dampak sosial negatif atas penutupan R3, menimbulkan ketidaknyamanan dan kemacetan yang luar biasa oleh pengguna jalan. Sebagai masyarakat umum menginginkan R3 segera dibuka kembali, tentu dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur dan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Secara umum Sekdakot Bogor telah menyampaikan secara kronologis atas R3 dan upaya upaya yang telah dilakukan termasuk dialog dan musyawarah yang telah dilakukan dengan warga. Kondisi saat ini uang ganti rugi lahan sudah tersedia sesuai nilai appraisal 14,9 M. Appraisal dilakukan oleh badan independen yang profesional,” ungkap Andri Susanta

Dikatakan, hingga saat ini belum ada kesepakatan atas nilai appraisal yang kemungkinan beda taksasi (penilaian) serta penafsiran antara para pihak, khususnya mengenai nilai kompensasi pemakaian lahan 2014 – 2018.
Saat ini para pihak sedang bertanya dan menjawab secara tertulis (dalam proses). Tentu semua hal ini menginginkan landasan hukumnya sehingga tidak terjadi beda penafsiran atas nilai appraisal.

“Batas musyawarah perdamaian 8 Maret 2019 , akan tetapi bila ada kesepakatan para pihak tentunya tahapan pembukaan R3 seharusnya diawali pembayaran ganti rugi lahan dan pengadilan putuskan,” katanya.

Ketua RW 16, Supriyono membenarkan dan mendukung pernyataan Andri Susanta, bila tidak terjadi kesepakatan tentu ada proses berikutnya yakni, bisa jadi proses konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan. Secara otomatis mungkin R3 akan menjadi penguasaan Pemkot yang secara logika R3 bisa dibuka Pemkot.

“Bisa jadi selanjutnya ada proses keberatan, banding, putusan. Yang masing- masing punya durasi (batas waktu). Secara aspek yuridis. Karena warga sangat berharap semoga musyawarah para pihak di batas akhir perdamaian 8 Maret 2019 ada kesepakatan antar pihak dengan mengedepankan kepentingan umum,” tandasnya.

Lebih lanjut, Supriyono mengatakan, penyelesaian sengketa lahan di jalan Regional Ring Road (R3) masih jauh dari kata sepakat, sehingga musyawarah antara pemilik lahan dengan Pemkot Bogor berujung deadlock.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan, Herli Hermawan menjelaskan, lahan milik kliennya terkena jalan R3 masih belum bisa menerima usulan dan keputusan dari Pemkot Bogor dalam penyelasaian masalah R3 tersebut. Seperti diketahui, dalam akta perdamaian yang dibuat pertama kali antara Pemkot dengan Salim pada saat itu sudah jelas tertulis, nilai kompensasi penggunaan lahan sejak 2014 sampai 2018 seharusnya tertuang di dalam akta perdamaian yang baru dibuat tim appraisal Pemkot Bogor.

Namun ketika musyawarah kemarin, kesepakatan itu tidak dilakukan pemerintah. Tim appraisal tidak memasukkan angka kompensasi itu ke dalam akta van dadding. “Makanya kalau tidak ada janji itu pokok perkara lanjut dan sidangnya lanjut, faktanya sekarang janji itu mereka langgar sendiri,” tandasnya.

Saat pihak pemilik lahan R3 mempertanyakan soal uang kompensasi, Pemkot Bogor sendiri tidak bisa menjelaskan, dengan alasan bahwa Pemkot Bogor belum mendapat penjelasan dari tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Karena itu ada di dalam komponen akta van dadding. Kita ingin tahu dasar hukumnya. Kalau memang ada dasar hukumnya bahwa 2014-2018 tidak boleh dihitung mereka harus jelaskan ke kita,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (4/3).

Hal sama juga dirasakan oleh pemilik lahan lainnya, Herli dan Salim Abdullah (Aab) selaku ahli waris lahan seluas 1,987 meter persegi milik Siti Khadijah, mengaku sangat keberatan dengan kondisi ini. Terlebih, tanahnya selama ini dijadikan jalan produktif dan akses utama masyarakat dalam berkegiatan. Sementara selama ini Salim tetap rutin membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya.

“Kalau sejak 2014 tanah itu tidak dipakai, kami terima. Tapi kan dipakai. Kalau itu tidak perlu dibayar maka sesat pikir itu namanya, hukum itu harus membuat rasa keadilan, tidak bisa mengabaikan itu,” tegasnya.

Asisten Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Achsin Prasetyo berjanji, akan memanggil tim appraisal dari KJPP pada musyawarah yang akan dilakukan pada Selasa (5/3) atau Rabu (6/3) selanjutnya. “Kami tunggu lagi jawaban dari KJPP masalah perhitungan itu. Harapan-nya sebelum tanggal 8 sudah ada jawabannya,” imbuhnya.

Achsin Prasetyo juga berharap, semoga pertemuan nanti akan menghasilkan sebuah kesepahaman dan mufakat antara Pemkot Bogor dengan kuasa hukum pemilik lahan.

“Mudah-mudahan ada penyelesaian secepat mungkin dan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Terutama untuk masyarakat Kota Bogor,” imnuhnya.

Akibat polemik itu, warga semakin lama untuk memakai fasilitas jalur penghubung dua kecamatan antara Bogor Utara dan Bogor Timur itu yang sebelumnya ditutup oleh warga dengan pembatas jalan alias water barier agar tidak bisa dilintasi lantaran masalah pembayaran lahan yang tak berkesudahan.

(Piya Hadi)

Komentar