oleh

Webinar SKSG-UI: “Timur Tengah dalam Sorotan: Perdamaian, Kemakmuran, Demokrasi”

Buku yang akan dibedah ini membahas seputar dinamika politik, sosial, ekonomi dan budaya kontemporer di kawasan Timur Tengah. Termasuk pengaruh dan kepentingan negara-negara besar di dunia seperti Amerika Serikat (AS), Republik Rakyat China (RRC), Federasi Rusia, Britania Raya (United Kingdom), dan Republik Prancis, di kawasan Timur Tengah.

Secara khusus, sejumlah konflik politik di kawasan Timur Tengah juga dibahas secara menarik dan menyeluruh dalam buku ini. Antara lain perang saudara dan konflik berlarut-larut di Republik Arab Suriah.

Konflik Suriah melibatkan berbagai kelompok politik dan aliran keagamaan seperti pendukung Suni (Ahlus Sunnah wal Jama’ah) dan Syiah, kelompok pro dan kontra terhadap Presiden Suriah, Bashar al Assad, serta paham ekstrim dan teror yang dianut kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

Terdapat juga kelompok Kurdi yang ingin mendirikan negara sendiri dan terlibat konflik di Suriah dengan negara-negara tetangga seperti Republik Turki dan Republik Iraq. Bahkan konflik Suriah melibatkan Federasi Rusia dan RRC yang posisinya terang-terangan mendukung status quo Suriah di bawah pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Selain itu, dibahas pula mengenai konflik politik di Kerajaan Arab Saudi yang melibatkan Negara Qatar (State of Qatar) hingga putusnya hubungan diplomatik kedua negara. Termasuk perang dan konflik militer antara kelompok Houthi dari Republik Yaman dengan Kerajaan Arab Saudi.

Perang dan konflik Palestina – Israel yang melibatkan Amerika Serikat (AS) juga dibahas secara mendalam di buku ini. Khususnya pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Kerajaan Bahrain, Kerajaan Maroko, Uni Emirat Arab (UEA), dan Republik Sudan.

Pembukaan hubungan diplomatik ini dipopulerkan oleh Presiden AS saat itu, Donald John Trump, dengan istilah Abraham’s Accord (Kesepakatan Abraham) dan The Deal of Century (Kesepakatan Abad Ini).

Sebaliknya, pemerintah Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas, menegaskan bahwa pembukaan hubungan diplomatik ini seperti menusuk bangsa Palestina dari belakang serta mengkhianati perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dalam melawan agresi dan penjajahan Israel.

Komentar