oleh

Wujudkan Kinerja Baik dan Akuntabel, DPRD Jateng Lakukan Terobosan Keterbukaan Informasi

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Untuk mewujudkan kinerja yang baik dan akuntabel serta transparansi, DPRD Jateng mulai gencar melakukan terobosan baru di era keterbukaan informasi. Bahkan pembahasan APBD dan Rapat Badan Anggaran (Banggar) antara legislatif dan eksekutif kini digelar secara terbuka.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan di dalam parlemen modern ini, semua kegiatan DPRD harus trasparansi dan dapat diketahui publik. Bahkan dalam pembahasaan APBD maupun rapat pembahasan anggaran, yang semula terkesan sakral hanya ‘setengah kamar’ tersebut kini boleh diikuti siapapun, termasuk media hingga dapat diketahui publik.

“Pembahasan APBD dan Rapat Banggar bersifat terbuka, siapapun boleh ikut. Pembahasannya harus diketahui dewan dan publik, dipublikasikan media. Jadi semuanya paham,” ujarnya saat menjadi narasumber acara prime topic bertajuk Membangun Etos Kerja Legislatif di Hotel Gets, Senin (04/11/2019).

Menurutnya, pembahasan APBD maupun Rabat Bangar juga direkam kamera video hingga dapat ditayangankan di berbagai media sosial. Jika ada kesalahan administratif dapat diketahui salahnya dimana. Bahkan publik bisa juga ikut mengoreksi.

”Transparansi lain yang dilakukan adalah bedah APBD oleh pakar, sehingga bisa mengetahui yang kurang apa, yang perlu ditambah apa, tentunya yang banyak bermanfaat bagi masyarakat,”paparnya.

Meski begitu, lanjut dia, semua itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan parlemen modern. Bahkan DPRD Jateng ingin mengubah persepsi publik yang menggambarkan anggota dewan lekat dengan istilah “duduk, diam, dan duit”, seperti pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ada sebuah Badan Rumah Tangga (BRT) di DPRD yang akhirnya menjerat banyak Anggota Dewan masuk penjara.

Tidak hanya itu, pihaknya menambahkan bahkan sebanyak 119 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK, harus menjadi catatan penting di momentum pembahasan anggaran. Momentum pembahasan anggaran harus dimanfaatkan dengan baik untuk pencegahan korupsi.

“Mewujudkan parlemen modern tanpa mengubah sistem, menerapkan kedisiplinan waktu, komunikasi, kedisiplinan bertindak dan komitmen bergerak cepat, saya rasa sulit dilakukan,” tuturnya.

Dia menambahkan, kedisplinan waktu kini mulai diterapkan di DPRD Jateng di antaranya, jika jadwal rapat paripurna mulai pukul 9.30 WIB dimulai, anggota dewan harus dapat menghadiri tepat waktu dan mengisi absensi kehadiran.

Terkait komunikasi, menurutnya,, bisa menyelesaikan banyak masalah, jika komunikasi buntu, tidak mungkin masalah bisa selesai, sehingga kini menjalin komunikasi akan terus diupayakan di kalangan anngota DPRD Jateng.

”Untuk mewujudkan kinerja yang baik mengajak seluruh wakil rakyat intens menjalin komunikasi, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketika sudah jadi anggota DPRD, baju partai dilepas, yang ada baju rakyat dan kini para anggota dewan bersemangat, meski ada banyak perubahan,”ujarnya.

Sementara itu, Dr Oce Madril dari Direktur Pukat UGM mengatakan, terkait etos kerja para legislatif sekarang ini, publik cenderung tidak percaya. Sebagai contoh, persepsi masyarakat melihat DPR -RI ikut mempengaruhi pandangan terhadap DPRD.

“Publik tidak memandang lembaga legislatif adalah lembaga yang bisa diharapkan. Persepsi apa yang dilakukan DPR pusat berimbas ke DPRD, walaupun pada kenyataannya hal ini tidak ada hubungannya. Padahal jika dibanding DPR-RI, DPRD jauh lebih impactfull karena jangkauannya lebih konkrit dan pasti,” ujarnya.

Dosen Undip Wijayanto menyoroti masalah teori yang dikemukakan oleh Harold D Laswell tentang mendapatkan dan memperoleh apa setelah ikut bergabung dengan organisasi partai. Selain itu, dalam teori komuniaksi adalah menjawab pertanyaan Who, Says What, With What Effect (Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa.

(Suparman)

Komentar