oleh

Wujudkan Sistem Pemerintah Transparan dan Bebas Pungli Pemkab Bogor Gelar LARWASDA

-Nasional-53 views

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Rapat Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Bogor tahun 2016, hal tersebut dilakukan guna menciptakan system manajemen pemerintah yang professional, transparan, akuntabel serta terbebas dari berbagai praktek penyimpangan. Rabu (28/12).

Bupati Bogor, Nurhayanti menerangkan, sistem pengawasan yang baik sangat diperlukan sebagai dasar terlaksananya peran dan fungsi yang sesuai dengan rencana pembangunan. Untuk itu peran lembaga pengawasan internal di Lingkup Pemkab Bogor perlu ditingkatkan, guna mengontrol penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengawasan manajemen keuangan dan pengendalian anggaran.

“Pengawasan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja OPD lingkup Pemkab Bogor, yang berdampak pada optimalisasi penggunaan anggaran dan kualitas kinerja OPD. Terlebih pengawasan ini berfungsi mengawal kinerja OPD mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan,” tutur Bupati Bogor.

Sambung Nurhayanti menjelaskan, pengawalan yang menjadi tanggungjawab pengawas mulai dari peraturan mengenai Revieu Dokumen RPJMD, RENSTRA OPD, RKA, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), termasuk mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Repormasi Birokrasi, Pengendalian Gratifikasi yang sejalan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan lainnya.

“Untuk itu, setiap OPD dilingkup Pemkab Bogor diharapkan selalu berkordinasi lebih transparan dan professional untuk mewujudkan perbaikan kualitas kinerja dan optimalisasi anggaran untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan anggaran,” tegasnya.

Katanya menambahkan, Program Sapu Bersih Pungutan Liar pihaknya juga mengintruksikan agar senantiasa peningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap aspek-aspek penyelengaraan pemerintah yang memiliki resiko terjadinya pungli serta melakukan upaya untuk meningkatkan integritas ASN di lingkup Pemkab Bogor.

“Saya berharap besar terhadap inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan pengawasan dengan seoptimal mungkin, serta memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal,” tukasnya. (Dewi/Andi/Diskominfo)

Komentar