oleh

Bansos Pemkab Subang Diduga di Markup, FMP Laporkan Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 ke Polda Jabar

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Peduli (FMP) kab.Subang, Prov.Jawa Barat telah melaporkan dugaan korupsi Dana Bantuan sosial (Bansos) dampak Covid-19 bersumber APBD Subang TA 2020 ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), pada Rabu (24/6/2020).

FMP di lapangan menemukan, adanya dugaan mark up pengadaan sembako dari pagu Rp.350.000,-/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya dibelanjakan senilai Rp.242.000,-/KPM,sehingga terdapat selisih Rp.108.000,-/KPM. Bila dalam satu periode (Tahapan-Red) pengadaan sembako diperuntukan bagi 39 ribu KK/KPM, maka Negara/Daerah berpotensi dirugikan sebesar Rp.3,9 Milyar. Jika dua periode maka akan mencapai Rp.7,8 Milyar.

Ketua Umum FMP Asep Sumarna Toha yang akrab disapa Asep Batman didampingi beberapa anggotanya, seusai menyerahkan laporan tertulis beserta bukti-bukti dugaan kasus tersebut, kepada awak media menjelaskan, mengenai laporan pengaduan ke Polda Jabar Cq. Bagian Ditkrimsus, Kabid Hukum Polda dan Irwasda Polda Jabar atas dugaan korupsi Bansos Covid-19, melibatkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, H Deden Hendriana dan PT. TARA selaku pihak ketiga atau perusahaan yang ditunjuk langsung untuk pengadaan sembako.Ujarnya.

Seperti dikuatkan pengakuan Pengurus BUMDes Sukadana, Kec.Compreng Jaenal Arifin selaku pihak ketiga yang mempacking dan pendistribusian di Kec.Compreng dan Binong, pihaknya mengaku dibayar Rp.1.700/paket oleh PT.TARA selaku Owner Sembako. “ Ongkir plus bongkar muat dan packing saya dibayar Rp1.700/ paket,” aku Jaenal.

Menurut Asep tak membutuhkan waktu lama, selang satu minggu dari tanggal pelaporan, sejumlah anggota Polda Jabar langsung bergerak menuju ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) Subang sebagai leading sektor dan PT TARA selaku supplier pendistribusian Sembako Bansos Corona tersebut di Subang. Nampak sejumlah anggota Polda tengah memintai keterangan Kepala Dinsos Subang, Drs. H Deden Hendriana, M.Pd., di ruang kerjanya (2/7/2020).

Komentar